Manokwari, TABURAPOS.CO – Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Provinsi Papua Barat, Legius Wanimbo mengatakan, sejak diberikan kepercayaan sebagai pelaksana tugas secara internal dirinya melakukan pembenahan. Secara internal pihaknya mulai melakukan pembenahan administrasi, baik terkait dengan keuangan maupun surat menyurat sekaligus disiplin dan semangat kerja dari ASN di lingkup DPMK Papua Barat.
“Kita sesungguhnya pelayanan, maka dirinya mendorong ASN baik, esalon III, IV, Staf termasuk cleaning service untuk bersama-sama kita berkolabarasi untuk tetap bekerja memberikan pelayanan yang terbaik bagi Masyarakat,” ujar Wanimbo kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (4/8).
Disamping itu, kata dia, pihaknya melakukan evaluasi terhadap bidang-bidang yang ada dalam rangka penyerapan anggaran. Sebab, sebelumnya ada pergantian pimpinan dan kepala bidang yang berdampak pada kelancaran pengurusan administrasi dan penyerapan keuangan.
“Minggu lalu saya sudah lakukan rapat bersama guna mengecek program kegiatan apa yang sudah berjalan maupun yang belum berjalan disetiap bidang yang ada. Lalu, dalam perubahan anggaran ini strategi apa yang perlu diubah guna mendukung pelayanan kita yang berpihak kepada masyarakat,” klaim Wanimbo.
Apabila pelayanannya lebih banyak diinternal, maka perlu pembenahan. Mudah-mudahan, harap dia, dalam perubahan anggaran nanti, pihaknya dapat merubah strategis agar belanja lebih banyak diarahkan kepada masyarakat di kampung.
“Kalau ada program strategis nasional yang perlu didukung, maka akan menjadi perhatian kami begitu juga ditingkat provinsi. Tapi, saya berharap, kita lebih banyak berada di kampung,” ujarnya dan akan terus membangun koordinasi dan komunikasi bersama DPMK Kabupaten.
Disamping itu, kata Wanimbo, persoalan stunting dan kemiskinan ekstrem cukup tinggi dibeberapa kampung, sehingga kedepan pihaknya akan berperan memastikan data baik dari tingkat PKK maupun Posyandu ke tim satgas stunting tingkat Papua Barat.
“Saat ini kita dalam tahapan evaluasi agar progress penurunan stunting, karena di tahun 2024 stunting di Papua Barat sudah harus nol. Dalam perubahan kita akan melihat apakah ada hal-hal yang diperlukan kerja cepat, maka kita akan segara intervensi, inilah yang menjadi prioritas yang sedang kami bangun,” tandas Wanimbo. [FSM-R3]
