Manokwari, TABURAPOS.CO – Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Paskalis Semunya berharap, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua Barat segera memberikan jawaban atas anggaran pemilu yang diajukan ke Pemprov Papua Barat.
Semunya ketika dikonfirmasi Tabura Pos usai kegiatan rapat kerja di Aston Niu Manokwari, Sabtu (9/9) mengatakan, KPU Papua Barat belum melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk tahapan pemilu tahun 2024 dengan Pemprov Papua Barat. Oleh sebab itu belum dapat memastikan anggaran tahapan pemilu serentak tahun 2024.
Semunya mengatakan, sudah 2 kali dilakukan pembahasan anggaran. Dan, KPU Papua Barat mengapresiasi TAPD Pemprov Papua Barat yang telah mereview anggaran yang diajukan. Pada saat pengecekan ulang, anggaran yang diusulkan KPU Papua Barat senilai Rp. 278 miliar, bukan Rp. 285 miliar.
Semunya berharap Pemprov Papua Barat bisa segera menjawab anggaran yang diusulkan dan dilakukan penandatanganan NPHD untuk mendukung pelaksanaan tahapan pemilu 2024. “Anggaran yang diajukan ke Pemprov Papua Barat sekitar Rp. 278 miliar, bukan Rp. 285 miliar. Saat ini, kita masih menunggu undangan dari Pemprov Papua Barat,” terang Semunya.
Ketua KPU Papua Barat ini mengatakan, anggaran yang diusulkan berdasarkan kebutuhan dengan telah mencari pembanding harga-harga secara nasional. “Telah dirasionalisasi menyesuaikan kebutuhan belanja yang ideal dengan tetap mengacu pada pemilu berkualitas. Prinsipnya, catatan tim anggaran sudah ditelaah dan kami berharap ada komunikai baik antara lembaga terutama yang mengerti tentang pemilu sehingga dapat melihat kebutuhan KPU dalam melahirkan pemilu yang berkualitas,”imbuhnya.
Menurutnya, provinsi lainnya telah melaksanakan penandatanganan NPHD dengan pemerintah daerah setempat. Sementara provinsi papua Barat yang masih menunggu. Iapun berharap, bisa segera mendapat jawaban, untuk mencegah KPU Papua Barat menjadi penyumbang keterlambatan secara nasional.
“Provinsi lain sudah selesai pembahasan, tetapi Papua Barat yang agak terlambat. Kita berharap dan kalau bisa, diutamakan dan didahulukan karena ini agenda nasional, dan kami tidak ingin menjadi penyumbang keterlambatan secara nasional,” pungkasnya. [RYA-R3]
