Manokwari, TABURAPOS.CO – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memberikan sejumlah catatan perbaikan terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Papua Barat.
Sejumlah catatan itu disampaikan langsung perwakilan Kemenpan RB saat melakukan evaluasi bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Papua Barat di salah satu hotel di Manokwari, belum lama ini.
Kepala Diskominfosantik Provinsi Papua Barat, Frans P. Istia mengatakan, pihaknya mendapat beberapa catatan perbaikan terhadap pelaksanaan SPBE di Papua Barat.
Dikatakan Istia, ada sejumlah indikator yang harus segera dievaluasi sesuai rekomendasi dari Kemenpan RB terhadap SPBE Papua Barat.
“Sebanyak 47 indikator atau catatan perbaikan yang direkomendasikan Kemenpan RB untuk kita segera memperbaiki pelaksanaan SPBE di lingkup Papua Barat,” kata Istia yang dihubungi Tabura Pos melalui sambungan teleponnya, Jumat (29/9).
Lanjut dia, dari 47 indikator, salah satu diantaranya, tanda tangan elektronik, kebijakan, arsitektur SPBE, dan Peta SPBE, dan sebagainya.
Ia menjelaskan, untuk arsitektur SPBE dan Peta SPBE sudah diselesaikan dan sementara ini lagi diajukan ke Menpan RB untuk dievaluasi agar mendapatkan penambahan poin perbaikan untuk tata kelola SBPE di lingkup Papua Barat.
Ditambahkan Istia, pihaknya terus berupaya memastikan aplikasi-aplikasi pelayanan publik secara maksimal dapat dipakai dalam tata kelola pemerintahan, baik sektor maupun pemerintahan di daerah.
“Ada beberapa aplikasi layanan publik yang sudah berjalan maksimal, seperti aplikasi e-Pace pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu (DPM-PTSP) Papua Barat maupun di Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” klaim Istia.
Namun, sambung dia, pendataan keseluruhan aplikasi layanan publik yang digunakan di lingkup Papua Barat sudah di data dan secara bertahap akan dilakukan secara maksimal, baik dari sisi penggunaan maupun sistem keamanannya. [FSM-R1]
