Kaimana, TABURAPOS.CO – Puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Forum Peduli Demokrasi Kaimana menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Kaimana, Selasa (3/10/2023).
Kedatangan para pengunjuk rasa ini untuk menolak program pembangunan sauna dan jacuzzi di rumah jabatan Bupati Kaimana, Papua Barat.
Mereka menilai, program pembangunan sauna dan jacuzzi yang akan menelan anggaran sekitar Rp. 940.120.000 tersebut, tidak pro rakyat.
“Kami anggap program ini tidak bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Kondisi ekonomi Kaimana saat ini sedang melemah, kasus stunting yang belum ada penanganan, jumlah keluarga miskin ekstrim semakin banyak,” ungkap Buhari Weriu dalam orasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Kaimana.
Seharusnya, kata dia, dana itu diperuntukkan untuk menangani permasalahan yang dialami rakyat, bukan dialokasikan untuk sauna dan jacuzzi, hanya akan dinikmati kepala daerah dan keluarganya.
Menurut Weriu, perhatian pemerintah semestinya ditujukan untuk menangani beragam permasalahan yang dihadapi rakyat sekarang.
“Kami minta kepada aparat Kepolisian Resor Kaimana dan Kejaksaan Negeri Kaimana segera mengungkap kasus pembangunan sauna dan jacuzzi yang konon kabarnya sudah dibangun di Rumah Negara,” pintanya.
Sementara orator lain, Fadrin Reasa, Yustus Murmana, dan Yohanes Dasantos, menambahkan, DPRD Kabupaten Kaimana ikut bertanggung jawab apabila program pembangunan sauna dan jacuzzi, setelah dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, tetap masuk dalam APBD Perubahan Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023.
“Perjuangan kami tidak berhenti sampai di sini. Jika program sauna dan jacuzzi masuk dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, kami akan datang dengan massa yang lebih besar, meminta pertanggungjawaban DPRD sebagai representasi dari rakyat,” kata Fadrin Reasa.
Usai berorasi, pengunjuk rasa ditemui Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kaimana, Jaquiline Claudia didampingi dua anggotanya, Frans Amerbay dan Yehadi Alhamid.
Sebelum mengakhir aksinya, pengunjuk rasa menekankan soal tanggung jawab moril para wakil rakyat, tidak memasukkan program sauna dan jacuzzi dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.
Seperti diketahui, dalam pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Kaimana sampai paripurna, DPRD Kaimana belum bisa memutuskan, karena jumlah anggota tidak memenuhi kuorum, hanya dihadiri sekitar 11 anggota dewan.
Fraksi PDI Perjuangan, terdiri dari 6 anggota PDI Perjuangan dan 2 anggota dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), menyatakan ketidaksetujuannya dengan usulan tersebut dan tidak menghadiri paripurna sebagai hak politik fraksi guna menolak usulan tersebut. [IST-R1]
