Manokwari, TABURAPOS.CO – DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi Papua Barat menilai Papua Barat mempunyai potensi pariwisata yang dengan nilai jual yang tidak kecil.
Tetapi, potensi pariwisata tersebut belum dapat dipromosikan secara maksimal untu menarik minat para wisatawan manca Negara maupun domestik masuk ke wilayah Papua Barat.
Untuk itu, dalam rangka mendorong peningkatan promosi potensi pariwisata HPI Papua Barat mendorong Pemprov Papua Barat membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) sesuai amanat Pasal 45-50 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009.
Kepala Biro Pelatihan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi Papua Barat, Yansen Saragih mengatakan, tugas utama BPPD untuk meningkatkan citra pariwisata Indonesia dan meningkatkan kunjungan wisata mancanegara.
Dikatakan Saragih, meningkatkan kunjungan berarti ada uang masuk. Kalau disebut inflasi maka salah satu solusinya harus ada uang masuk, dari mana dari wisatawan.
“Kalau wisatawan datang mereka membelanjakan uang mereka disini. Jadi tidak masa seperti bawa uang untuk belanja di luar itulah yang membuat inflasi tinggi,” terang Saragih kepada Tabura Pos di kampus Unipa, pekan lalu.
Diklaim Saragih, pihaknya sudah mengusulkan pembentukan BPPD sejak tahun 2021 hingga tahun ini, BPPD dapat dibentuk ditingkat provinsi maupun kabupaten sesuai urgensi kepentingan di daerah.
Lebih lanjut, kata Saragih, komposisi struktur organisasi BPPD tidak begitu banyak hanya terdiri dari sembilan orang, baik dari pakar, akademisi, atau perwakilan asossiasi misalnya perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), ASITA, Dekranasda maupun HPI dengan sumber pembiayaan dari Hibah daerah maupun kerja sama dengan pihak swasta.
“Jadi BPPD ini kami dorong agar segara terbentuk dan dapat bekerja mempromosikan pariwisata Papua Barat. jika nantinya usulan ini diterima jangan masukan orang-orang yang karena balas budi tapi masukan professional yang bekerja dengan target capaian tertentuk,” ujar Saragih.
Menurutnya, BPPD sangat memungkinkan untuk dapat dibentuk ditingkat provinsi, karena satu pintu sehingga akan mudah dievaluasi program kerjanya, baik program yang sudah berjalan dan program mendatang target kunjungan wisatawan.
“Kalau tidak ada satu unit promosi yang dibentuk dan hanya mengharapkan seksi promosi di Dinas Pariwisata, maka akan sulit bergerak untuk mempromosikan pariwisata di Papua Barat. Memang bisa, kalau dengan strategis yang baik, tapi kalau ada BPPD maka cepat promosi potensi pariwisata di Papua Barat,” tandas Saragih. [FSM-R3]
