Manokwari, TABURAPOS.CO – Dari monitoring yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat selama sebulan terakhir, pelaksanaan fit and proper test terhadap calon anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Papua Barat periode 2023-2027 belum berjalan.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat, Musa Y. Sombuk menjelaskan, informasi terakhir, dokumen administrasi dari calon anggota KIP sudah ada di Penjabat Gubernur Papua Barat.
Lanjut dia, bahkan, informasi yang disampaikan melalui media, proses administrasi sudah dikirim ke DPR Papua Barat dan Komisi I DPR Papua Barat menyatakan akan mengadakan fit and proper test, minggu depan.
“Itu bahasanya. Minggu depan itu sudah memasuki minggu depannya lagi. Ini menjadi pertanyaan. Kalau memang sudah di DPR, bagaimana tanggung jawab DPR untuk melaksanakan seleksi. Jangan-jangan di depan publik sampaikan suratnya sudah sampai, tetapi masih ada di meja Penjabat Gubernur,” kata Sombuk kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, Senin (9/10).
Ditegaskannya, masyarakat membutuhkan kepastian, apabila memang surat rekomendasi beserta daftar nama 10 calon anggota KIP sudah di DPR, maka segera diproses, jangan digantung lagi, karena DPR sebagai pemegang kewenangan seleksi, harus lebih sigap dibandingkan pemerintah.
Sombuk menambahkan, sekarang sudah mau masuk akhir tahun dan mendekati pelaksanaan Pemilu 2024, maka fokus DPR akan ke mana-mana. Untuk itu, ia mengingatkan Ketua DPR, Ketua Komisi I, dan Sekretariat DPR Papua Barat segera melaksanakan fit and proper test.
Kepala Ombudsman pun berharap pelaksanaan fit and proper test harus disampaikan secara terbuka ke publik, kapan dilaksanakan, sehingga publik bisa mengikuti dan mengawal proses tersebut.
Sebab, Sombuk menjelaskan, kalau sampai di DPR, diduga akan terjadi deal-deal tertentu, sehingga ini yang perlu diingatkan sejak awal supaya tidak terjadi.
Dirinya mencontohkan, tahapan fit and proper test komisioner KPU dan Bawaslu yang berlangsung secara terbuka.
“Kalau memang tidak bisa terbuka, maka lembaga pengawas seperti Ombudsman harus hadir untuk melihat proses tersebut,” harapnya.
Lanjut Sombuk, jangan sampai ada oknum yang tak mengikuti tahapan fit and proper test, tetapi karena ada kepentingan tertentu, akhirnya orang tersebut diloloskan, sedangkan orang yang mampu justru digugurkan.
“DPR dengan segala hormat, jangan ada kepentingan di situ, tapi mari kita fokus untuk membuat Provinsi ini lebih transparan dan akuntabel sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih,” ujar Sombuk.
Oleh sebab itu, Sombuk meminta DPR segera untuk menjadwalkan fit and proper test, sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama, mereka sudah hadir dan organisasi ini bisa segera bekerja. [FSM-R1]
