Sorong, PbP – Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Sorong dan Perusahaan Daerah PT. MOW untuk menarik para investor masuk melakukan investasi di KEK Sorong.
Upaya tersebut dilakukan untuk mempertahankan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong demi masa depan anak cucu dimasa yang akan datang.
“Banyak berita berbedar dimana status KEK Sorong akan dicabut, hal ini sangat kami sayangkan, karena berbagai upaya dan segala cara telah dilakukan demi menarik para investor masuk,” kata Plt direktur teknik PT. MOW, Abdul Gani Malagapi kepada awak media di Kota Sorong, Jumat (11/11/2023).
Menurut Gani, dari pemerintah pusat (Jakarta) melihat kondisi Papua belum secara lengkap, sebab KEK Sorong sejak dibentuk tahun 2016 harus diberikan waktu 3 tahun untuk pembangunan infrastruktur dasar. Namun waktu yang diberikan tidak cukup sehingga perlu penambahan waktu 2 tahun.
“Kalau seandainya sekretaris dewan Nasional atau badan nasional KEK melihat infrastruktur ini belum memadai berarti harus diperpanjang waktu pembangunan infrastruktur minimal 2 tahun kedepan,” tegas Gani.
Lanjut Gani, pada tahun 2019 PT Antam bersama mitra bisnisnya yakni perusahaan asal Cina sudah sepakat masuk ke KEK Sorong, sehingga suka tidak suka KEK Sorong harus beroperasi pada tahun 2019. Namun karena satu dan lain hal, perusahaan tersebut tidak jadi masuk.
Setelah PT Antam gagal masuk di KEK Sorong, PT. MOW mendapat lagi investor besar yang ingin masuk ke KEK Sorong. Yakni PT Tamasek yang bergerak di Industri perikanan dan PT JNJ yang bergerak di bidang galangan kapal.
Namun semua terkendala masalah Covid-19 sehingga lagi-lagi investor batal melakukan investasi di KEK Sorong. Atas kondisi tersebut, akhirnya membuat pengoperasian KEK Sorong tersendat dalam pengoperasian.
“Tetapi puji Tuhan sekarang ini ada dua investor besar yang bergerak di bidang smelter yang ingin masuk di KEK Sorong, salah satunya PT. Sino Konsultan. Mudah-mudahan Gubernur dan Bupati dapat mempertahankan KEK Sorong. Karena KEK sorong merupakan pusat perkembangan ekonomi di Kabupaten dan Papua pada umumnya,” ujarnya.
Salah satu kendala yang dihadapi dalam pengoperasian KEK Sorong terang Gani, adalah masalah pelabuhan yang kurang memadai, sehingga belum bisa mengekspor barang keluar negeri.
Apabila KEK Sorong maju, maka akan mampu menampung sekitar 15 ribu tenaga kerja dimana 60 persen orang asli Papua. Oleh karenanya, dinilai akan mampu membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.
“Pada intinya kami Direksi PT. NOW dan Pemerintah Kabupaten Sorong akan berupaya menarik investor masuk ke KEK Sorong menambah investor yang sudah ada. Supaya KEK Sorong bisa maju dan tetap eksis,” tegas Gani.
Lebih jauh Gani menjelaskan, selain mendatangkan investor, langkah lain yang dilakukan untuk mempertahankan KEK Sorong yakni dengan pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dimana gas akan kita olah sendiri dan tidak harus dikirim ke Jawa atau ke Makassar lalu dikirim kembali ke Papua hal ini membuat harga gas mahal di Papua, sementara gas dari Papua.
“Dengan dibangunnya SPBE di KEK Sorong, maka akan mampu menekan harga gas. Apabila tidak ada hambatan pada tanggal 20 Nopember 2023 akan Ground breaking dengan investor yang baru,” ujar Gani Malagapi. [MPS-R3]
