Manokwari, TABURAPOS.CO – Calon presiden (capres), Ganjar Pranowo dikabarkan akan mengunjungi sejumlah daerah di tanah Papua, seperti Sorong, Raja Ampat, Manokwari, Jayapura, dan Merauke, dalam waktu dekat.
Kunjungan pertama akan dilakukan di Kabupaten Manokwari, mendatangi Pulau Mansinam untuk berdoa sebagai awal aktivitas kampanyenya.
Ketua Umum Papua for Ganjar Pranowo – Mahfud MD (PAGAMA) se-Tanah Papua, Paul Finsen Mayor mengatakan, sesuai jadwal, Ganjar Pranowo akan berkunjung ke Manokwari pada 20 November 2023.
Dikatakannya, setibanya di Manokwari, Ganjar Pranowo langsung ke Pulau Mansinam untuk berdoa dan setelah berdoa sekitar pukul 08.30 WIT, bertolak ke Kota Sorong untuk mengunjungi beberapa tempat di daerah tersebut.
Selanjutnya, Ganjar Pranowo akan bertolak ke Raja Ampat dan bermalam di sana untuk melihat terbitnya fajar di Puncak Pianemo. Keesokan harinya, sambung Mayor, Ganjar Pranowo akan kembali ke Kota Sorong, lalu bertolak ke Jayapura dan Merauke.
“Kami mengajak simpatisan, individu, atau kelompok relawan yang mau bergabung, bisa langsung ke Mansinam, karena beliau di waktu itu ada di Pulau Mansinam,” kata Mayor dalam jumpa pers di salah satu hotel di Manokwari, Selasa (14/11).
Sebelumnya, ia menerangkan, PAGAMA merupakan kumpulan tokoh Papua, tokoh agama, tokoh adat, kepala suku, tokoh pemuda, mahasiswa, aktivis, dan tokoh intelektual yang mempunyai hak politik, bersatu dan bersekutu secara berkelompok sebagai relawan untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029.
Menurut Mayor, pihaknya mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan alasan enggan mendukung capres yang diduga pelaku pelanggaran HAM maupun capres yang identik dengan politik identitas.
“Melainkan capres yang lahir dari bawah yang sama dengan orang Papua dan capres yang bisa membawa aspirasi masyarakat Papua,” katanya.
Ditambahkan Mayor, pihaknya sudah membawa beberapa pesan untuk Ganjar Pranowo ketika duduk sebagai presiden, yakni membuat kementerian percepatan kesejahteraan Papua, karena Papua terdiri dari 6 provinsi, 49 kabupaten dan kota, serta 300 lebih suku dengan karakteristik budaya, adat istiadat yang berbeda.
Di samping itu, ia menambahkan, pihaknya juga merekomendasikan perhatian khusus terhadap sumber daya manusia (SDM) Papua, tingkat kemiskinan yang luar biasa, stunting, dan kemiskinan ekstrim, termasuk masalah lapangan pekerjaan, kesehatan, dan hal terpenting adalah masalah HAM.
“Negara tidak pernah meminta maaf kepada korban pelanggaran HAM. Ketika beliau duduk, kita dorong pengadilan HAM di Papua dan Komnas HAM dibangun di setiap provinsi di tanah Papua,” tandas Mayor. [AND-R1]
