Manokwari, TABURAPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat bersama BPS kabupaten/kota se Papua Barat dan Papua Barat Daya menggelar rapat persiapan diseminasi Sensus Pertanian (ST2023) tahap I.
Pada kesempatan ini juga dilaksanakan pembinaan pembangunan zona integritas BPS provinsi, kabupaten dan kota se Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Kepala BPS Papua Barat, Merry menyampaikan, dari kegiatan besar yakni ST2023, BPS telah melaksanakan berbagai rangkaian dimulai dari publisitas, pelatihan instruktur daerah, rekrutmen dan pelatihan petugas, pencacahan lengkap, Post Enumeration Survey (PES), pengolahan data sampai workshop evaluasi data hasil pengolahan ST2023.
“Saat ini kita sedang melakukan persiapan untuk diseminasi data ST2023 tahap I yang rencananya akan dirilis pada tanggal 4 Desember 2023. Akan ada 35 tabel yang dirilis tahun ini, rilis tersebut akan memberikan gambaran yang komprehensif di bidang pertanian, terutama mengenai isu-isu strategis terkini seperti petani milenial dan urban farming,” jelasnya Merry.
Selain itu, data ST2023 juga akan digunakan sebagai transformasi ekonomi di sektor pertanian transformasi ekonomi di sektor pertanian merupakan salah salah satu kunci pembangunan dalam kolaborasi menuju Indonesia Emas 2045,
Dikatakannya, untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045, selain dibutuhkan data yang akurat, juga dibutuhkan SDM aparatur yang unggul dan berintegritas.
Zona Integritas (ZI) merupakan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi.
“Reformasi birokrasi BPS saat ini sudah beranjak ke tahapan pemerintah yang berbasis kinerja. Untuk jangka panjang, di tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak kepada suatu tatanan yang dinamis,” ungkapnya.
Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan 6 pilar perubahan, antara lain; manajemen perubahan, penataan Sumber Daya Manusia (SDM), transparansi dan jaminan kesejahteraan yang sepadan.
Kemudian, penataan tata laksana dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja; penguatan pengawasan dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sesuai amanat UU No. 28 tahun 1999, penguatan akuntabilitas kerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“BPS Provinsi Papua Barat tidak akan berhenti berusaha dalam membangun zona integritas ini. Keikutsertaan dalam penilaian instansi berpredikat WBK dan WBBM merupakan salah satu bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para pengguna data statistik,” ungkapnya.
Ia menambahkan, saat ini sudah ada 1 Satker BPS di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya yakni BPS Kota Sorong, yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik dan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Diharapkan, seluruh satker BPS di Papua Barat dan Papua Barat Daya pada tahun 2024 mendatang bisa mencapai predikat WBK dan WBBM.
“Kegiatan pada hari ini merupakan salah satu bentuk usaha dan komitmen kita bersama untuk mewujudkan harapan besar tersebut. Mari kita bersama-sama berubah dan berbenah ke arah yang lebih baik, tidak ada toleransi terhadap semua bentuk korupsi dan terus berusaha mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Mari kita lakukan perbaikan-perbaikan untuk BPS yang BerAKHLAK sesuai dengan core values ASN,” tandasnya. [SDR-R3]
