Manokwari, TABURAPOS.CO – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua Barat mengevaluasi pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Provinsi Papua Barat.
Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, BPKP melakukan sampling sebagai bahan evaluasi. Demikian disampaikan Perwakilan BPKP Papua Barat, Fahmi disela-sela menghadiri evaluasi program percepatan penurunan stunting oleh BKKBN Papua Barat yang dilaksanakan di salah satu hotel di Manokwari, Jumat (15/12).
Fahmi mengatakan, dalam penanganan penurunan stunting perlu komitmen dan program nyata di lapangan. Oleh karenanya, dari evaluasi nantinya diharapkan bisa menjadi bahan perbaikan bagi pihak terkait dalam rangka percepatan penurunan stunting khususnya di Papua Barat.
Dari hasil evaluasi, Fahmi juga mengatakan ada sejumlah persoalan yang dialami oleh sejumlah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Kota, dimana masalah di lapangan adalah kuncinya komitmen dari seluruh pihak dan diwujudkan dalam program nyata.
“Terkait dengan masalah di lapangan kuncinya adalah komitmen dari seluruh pihak untuk menyadari pentingnya penurunan stunting ini. Perlu komitmen lalu diwujudkan melalui program nyata,” terang Fahmi kepada wartawan.
Dia menambahkan untuk hasil evaluasi yang dilakukan nantinya akan menjadi rekomendasi bagi BKKBN Papua Barat dan juga kepada para kepala daerah.
“Nanti hasilnya jadi rekomendasi BKKBN selain itu juga diberikan kepada kepala daerah. Sementara yang kami lakukan sampling dan evaluasi,” tandasnya.
Pantauan Tabura Pos, sejumlah TPPS dari berbagai daerah menyampaikan sejumlah kendala yang dialami. Beberapa TPPS mengaku ada koordinasi yang tidak berjalan di lapangan dan ada juga yang mengaku selama ini TPPS cukup vakum.[AND-R3]
