Manokwari, TABURAPOS.CO – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua Barat belum melakukan rasionalisasi dan menetapkan besaran nilai dana hibah daerah tentang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.
Menyikapi hal itu, Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere memerintahkan Ketua TAPD Papua Barat untuk segera menyelesaikan perihal dana hibah pemilu dengan Bawaslu Papua Barat maupun dengan pihak keamanan.
“Bapak Sekda sampai dengan awal Januari 2024 ini anggaran untuk Bawaslu belum diselesaikan. Tolong diselesaikan, dipastikan jumlah nilainya sekaligus dilakukan penandatangan NPHD termasuk juga dengan pihak keamanan belum selesai,” tandas Temongmere saat memimpin apel pagi di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Senin (8/1/2024).
Terpisah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat, Thamrin Payapo mengatakan, untuk anggaran pemilu, baik bagi Bawaslu Papua Barat maupun pihak keamanan akan diupayakan secepatnya.
Payapo menyatakan, bahwa sebenarnya tidak ada masalah terkait anggaran pemilu bagi Bawaslu maupun pihak keamanan. Hanya saja, terkait kesepakatan pada titik mana yang dapat diakomodir.
“Kalau sudah ada kesepakatan antara Bawaslu dan pihak keamanan, maka pemilu akan didropping satu kali tidak setengah tapi langsung satu kali,” kata Payapo kepada wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (8/1/2024).
Disinggung sudah beberapa kali dilakukan pertemuan, terang Payapo, baru dilakukan pertemuan sekali di tahun 2023. Sebenarnya, baik TAPD, Bawaslu maupun pihak keamanan masing-masing dengan kesibukannya sehingga belum ada pertemuan lebih lanjut.
“Kita akan segera melakukan pertemuan lagi untuk sinkronisasi data. Sesuai petunjuk bapak gubernur dalam bulan ini kita harus segera selesaikan,” ujar Payapo.
Ditanya apakah persoalan nilai menjadi salah satu faktor penghambat, Payapo membenarkan bahwa, itu merupakan salah satu poin tapi, dirinya tidak dapat menjelaskan lebih lanjut, karena itu menjadi kewenangan dari Sekda selaku ketua TAPD.
“Dalam melakukan sinkronisasi proposal bawaslu maupun pihak keamanan tentang anggaran pemilu, kami melibatkan auditor negara dari BPKP. Sehingga, mereka menurunkan sejumlah angka-angka yang menjadi acuan dan dasar bagi kami, namun dari Bawaslu memiliki perhitungan sendiri juga, maka kami akan sinkronkan kembali,” tandas Payapo.[FSM-R3]
