Manokwari, TABURAPOS.CO – Dari lima kabupaten wilayah kerja Kantor SAR (Basarnas) Manokwari Papua Barat, terdapat dua kabupaten yang belum dapat didirikan Unit Siaga SAR ataupun Pos Siaga SAR.
Dua kabupaten yaitu Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) dan Pegunungan Arfak. Sedangkan, tiga kabupaten lainnya sudah ada, yaitu Kabupaten Manokwari sebagai induk, Teluk Wondama, dan Teluk Bintuni.
“Di Teluk Wondama baru unit Siaga SAR, di Teluk Bintuni Pos Siaga SAR. Sedangkan Mansel dan Pegaf belum terbentuk,” ujar Kepala Kantor SAR Manokwari, I Wayan Suyatna kepada wartawan di kantornya, akhir pekan kemarin.
Ia menjelaskan, di Teluk Wondama masih berstatus Unit Siaga SAR karena keterbatasan personel serta belum memiliki lahan sendiri.
Sedangkan, di Teluk Bintuni statusnya Pos Siaga SAR dan baru mendapatkan hibah tanah dari pemerintah daerah setempat seluas satu hektar.
“Jumlah personel di Unit Siaga SAR Teluk Bintuni dan Pos Siaga SAR Bintuni sama-sama jumlahnya enam orang,” sebut Suyatna.
Menurut Suyatna, bisa saja Kantor SAR Manokwari mengajukan mendirikan Pos Siaga SAR di Kabupaten Mansel dan Pegaf. Hanya saja, kendala yang dihadapi saat ini yaitu kekurangan personel rescuer.
Menurutnya, personel berstatus rescue yang dimiliki Kantor SAR Manokwari berjumlah 96 orang sudah termasuk yang bertugas di Unit Siaga SAR Teluk Wondama dan Bintuni.
“Kalau kami minta pasti dikasih Pemkab Mansel dan Pegaf. Tapi, jumlah rescuer kita terbatas. Sehingga, kita memikirkan perkuat di Manokwari. Kalau Mansel dan Pegaf pertimbangan dua-tiga jam bisa dijangkau,” terangnya.
Meskipun begitu, menurut Suyatna, Unit Siaga SAR maupun Pos Siaga SAR di dua kabupaten itu sangat penting, biar respon timenya terhadap suatu peristiwa lebih cepat.
“Nanti kami komunikasi lagi. Bisa juga dibentuk tetapi kita bagi personelnya. Sebagian potensi SAR dari pemerintah daerah setempat. Kalau latih tetap kita latih potensi SAR,” tukasnya.
Suyatna menambahkan, untuk peralatan dan perlengkapan atau Aluts penunjang operasi SAR yang dimiliki Kantor SAR Manokwari sudah memadai baik untuk operasi di darat maupun laut.
“Tinggal koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi teknis yang perlu ditingkatkan. Karena memang sangat sulit kalau pemerintah daerah atau instansi tidak menyadari tugas kemanusiaan,” tandasnya. [SDR-R3]
