Manokwari, TABURAPOS.CO – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengukuhkan Setian sebagai Kepala Perwakilan (KPw) BI Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Gedung Auditorium PKK Papua Barat, Kamis (18/1/2024).
Pengukuhan Setian menggantikan Rommy S. Tamawiwy sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua Barat, turut disaksikan Pj Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere beserta jajaran Forkopimda tingkat provinsi.
Rommy S. Tamawiwy menjadi KPw BI Provinsi Papua Barat sejak September 2022-Desember 2023. Setelah dari Papua Barat, Dirinya dipercayakan menjadi Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, Rommy S. Tamawiwy merupakan salah satu Kepala Perwakilan terbaik yang dimiliki Bank Indonesia yang telah sukses di Provinsi Papua Barat dalam membantu pemerintah daerah, seperti pengendalian inflasi, menumbuhkan kecintaan terhadap pangan lokal, dan beberapa lainnya.
“Biasanya promosi waktunya tiga tahun. Tapi kalau sebelum tiga tahun sudah saya promosikan lagi, berarti itu adalah sudah lebih baik dari yang saya harapkan. Rommy yang sudah sukses di Papua Barat, saya promosikan meskipun dengan jabatan yang sama di provinsi yang lebih matang, yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” ujar Warjiyo dalam amanahnya.
Perry Warjiyo berharap, selaku Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua Barat yang baru, Setian dapat melanjutkan keberhasilan yang telah diukir Rommy Tamawiwy. Bahkan, harus ditingkatkan.
“Tidak bisa bekerja sendiri, harus menjalin kerja sama, membangun silaturahmi. Semoga, Setian, sukses melanjutkan, meningkatkan apa yang sudah ditinggalkan oleh Rommy,” pesannya.
Gubernur BI memberikan amanah yang harus dikerjakan kedua kepala perwakilan di tempat tugasnya masing-masing, yaitu menstabilkan harga dan pengendalian inflasi.
“Kalau harga-harga terkendali, barang-barang tersedia khususnya kebutuhan pokok tentu saja kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Harga barang dan inflasi menjadi perhatian presiden dan kementerian,” ungkap Warjiyo.
Selain itu, Warjiyo juga meminta keduanya untuk memajukan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, digitalisasi dan elektronifikasi transaksi keuangan, kebutuhan uang rupiah yang berkualitas, serta uang layak edar di daerah-daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), serta kemampuan manajemen Quick Respond (QR).
“Pastikan daerah-daerah 3T masyarakatnya mendapatkan uang NKRI yang layak edar dan sekaligus kita juga bersama melakukan program-program sosial,” pungkasnya.
Ia berharap, lima amanah tersebut dapat dikerjakan secara benar, sehingga bisa menjadi legacy (peninggalan) sekaligus kontribusi kehadiran Bank Indonesia bagi pemerintah daerah. [SDR-R3]
