Manokwari, TABURAPOS.CO – Persoalan dan keluhan layanan ketersediaan air bersih di Kabupaten Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat, belum mampu diselesaikan pemerintah daerah (pemda) hingga saat ini.
Ketiadaan air bersih inilah yang sempat dirasakan Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, yang menempati Rumah Negara di Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, sebelum ditangani Asisten III Setda Provinsi Papua Barat, Otto Parorongan dan jajarannya.
Diungkapkan Temongmere, meskipun air di Rumah Negara sudah mengalir dengan lancar, tetapi masyarakat di Kabupaten Manokwari masih mengeluhkan soal ketersediaan air bersih yang tidak berjalan lancar.
Untuk itulah, Penjabat Gubernur Papua Barat telah memerintahkan Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, menyikapi persoalan air bersih untuk masyarakat di Kota Manokwari.
“Tolong koordinasikan dengan Pemkab Manokwari, kira-kira kesulitannya di mana? Kalau tidak ada layanan air bersih di wilayah kota, maka pegawai provinsi sudah terkena dampak. Saya bicara ini karena air di Susweni sudah bagus, jadi di Kota Manokwari juga harus maksimal,”ujar Penjabat Gubernur dalam apel pagi di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, pekan lalu.
Temongmere meminta OPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, segera berkoordinasi dengan Pemkab Manokwari, karena sampai saat ini, air bersih masih menjadi keluhan.
Sementara Asisten III Setda Papua Barat menjelaskan, pihaknya akan segera menjalankan perintah Penjabat Gubernur terkait pelayanan air bersih terhadap masyarakat di Kota Manokwari.
“Pelayanan air bersih ini kewenangannya ada di Pemkab Manokwari, maka kami akan segera koordinasi dengan Pemkab Manokwari. Intinya, kami siap laksanakan perintah tersebut,” tandas Parorongan kepada Tabura Pos di Kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Manokwari, pekan lalu.
Diakui Parorongan, pihaknya belum bisa mengambil langkah lebih jauh, karena ini kewenangan Pemkab Manokwari, sehingga harus dikoordinasikan untuk pembagian tugas.
Mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat ini menjelaskan, sepertinya sudah ada jaringan pipa air bersih dalam Kota Manokwari dan kemungkinan hanya air yang belum lancar sesuai laporan masyarakat.
“Keluhan inilah yang disampaikan langsung ke Bapak Gubernur, sehingga kami diperintahkan agar koordinasi dengan Pemkab Manokwari. Nanti dari hasil koordinasi baru kita tahu apa tugas-tugas Pemprov,” tandas Parorongan.
Secara terpisah, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Musa Y. Sombuk mengatakan, layanan publik yang seharusnya tidak dibicarakan lagi, tetapi tetap menjadi keluhan sampai hari ini, seperti layanan air bersih.
“Manokwari yang merupakan ibu kota Provinsi Papua Barat tidak mempunyai layanan air bersih. Padahal, sumber airnya besar, tapi tidak mampu melayani 18.000 pelanggan dalam kota,” sesal Sombuk kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, belum lama ini.
Menurut Sombuk, pelayanan publik berupa pelayanan air bersih, tentu menjadi pertanyaan besar. Di samping itu, lanjut Sombuk, pemerintah berbicara tentang stunting, kemiskinan ekstrim, tetapi tidak ada pelayanan dasar, seperti air bersih. [FSM-R1]
