Manokwari, TABURAPOS.CO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan semester II tahun 2023 bagi 11 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua Barat.
Selain itu, BPK juga menyerahkan LHP semester II Tahun 2023 bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) yang terdiri atas tujuh Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan 5 kinerja.
Pantauan Tabura Pos, penyerahan berlangsung di Aula BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Senin (29/1/2024), tertutup bagi wartawan.
Terpantau, sejumlah kepala daerah yang hadir, yaitu Pj Gubernur Papua Barat Daya, Bupati Teluk Wondama, Pj Bupati Maybrat, Pj Sekda Papua Barat, dan sejumlah pejabat daerah lainnya.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Dwi Sabardiana yang hendak ditemui wartawan setelah acara penyerahan LHP juga enggan memberikan keterangan dan mengarahkan untuk menemui Subbag Humas dan Tata Usaha Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.
Dari data yang diperoleh, terdapat 12 jenis LHP yang diserahkan ke 11 pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat dan Pemprov PBD, yaitu: Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 pada Pemprov Papua Barat dan instansi terkait lainnya di Manokwari.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2022-2023 pada Pemprov Papua Barat dan instansi terkait lainnya di Manokwari.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021-2023 pada Pemkab Manokwari dan instansi terkait lainnya di Manokwari.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Pala Tahun Anggaran 2021-2023 pada Pemkab Fakfak dan instansi terkait lainnya di Fakfak.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021-2023 pada Pemkab Raja Ampat dan instansi terkait lainnya di Waisai.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022-2023 pada Pemkab Kaimana dan instansi terkait lainnya di Kaimana. Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Pemprov PBD dan instansi terkait lainnya.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Mandatory Spending Untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas TA 2021-2023 pada Pemkab Teluk Bintuni dan instansi terkait lainnya di Bintuni.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemkot Sorong dan instansi teriait lainnya di Sorong. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 pada Pemkab Sorong Selatan dan instansi terkait lainnya di Teminabuan.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Mandatory Spending Untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas TA 2021-2023 pada Pemkab Teluk Bintuni dan instansi terkait lainnya di Bintuni. [SDR-R3]
