Ransiki, TP – Rencana Pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan (Pemkab Mansel) melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Mansel untuk membuka layanan angkutan Damri dalam kabupaten, terhambat sudah.
Pasalnya, Terminal Momiwaren yang seyogyanya akan dijadikan sebagai Terminal Central Bus Damri, hingga kini belum bisa difungsikan lantaran belum dihibahkan atau asetnya belum dilimpahkan Pemerintahan Provinsi Papua Barat kepada Pemkab Mansel.
“Rencananya Terminal Momiwaren mau dijadikan Terminal Central Bus angkutan Damri dalam Kabupaten tetapi karena belum di hibahkan, maka rencana kita pun ikut terhambat, perawatan juga tidak bisa karena belum sah menjadi aset kita,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mansel, Yus Srimaryoso, kepada wartawan di Ransiki, Kamis (14/3).
Menurut dia, program layanan Damri dalam Kabupaten baru bisa dijalankan kalau Pemprov Papua Barat sudah melimpahkan aset Terminal Momiwaren ke Pemkab Mansel. Sesudah itu, barulah pihaknya bisa kembali berkoordinasi dengan pihak Damri Manokwari untuk menerjunkan unitnya, karena sebelumnya sudah ada pembicaraan awal.
Ia mengungkapkan, rencananya, Terminal Momiwaren akan dijadikan sebagai Terminal Central Bus Damri yang melayani rute perintis 6 Distrik di Kabupaten Mansel yakni Dataran Isim-Tahota-Momiwewn, Neney-Momiwaren dan Oransbari-Ransiki-Momiwaren.
Tujuannya, untuk membuka isolasi dan akses transportasi bagi masyarakat 6 Distrik guna meningkatkan perekonomian masyarakat kampung, karena dengan adanya akses transportasi yang memadai masyarakat bisa melaksanakan aktivitas perekonomian dengan leluasa tanpa memikirkan beban angkutan yang tinggi.
“Kendalanya hanya itu, karena Pemprov Papua Barat belum menghibahkan Gedung Terminal Momiwaren ke kita (Pemkab Mansel), kalau sudah dihibahkan pasti kegiatan sudah berjalan,” ujar Srimaryoso.
Disinggung mengenai lanjutan pembangunan Gedung Terminal Ransiki di Dusun Raipawi, dia menyatakan, sedang berjalan. Hanya saja, untuk kegiatan yang mana dan anggarannya berapa, tidak dapat dijelaskan sebab kegiatan itu dilaksanakan langsung oleh Pemprov Papua Barat melalui Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat.
“Yang jelas, karena Terminal ini menjadi kebutuhan kita, maka kita juga ikut melakukan koordinasi dan pengawasan supaya proses pembangunannya bisa cepat selesai dan bisa kita fungsikan sesuai peruntukannya,” tukas Srimaryoso. [BOM-R4]
