Manokwari, TP – Puluhan kontraktor asli Papua yang tergabung dalam sejumlah asosiasi pengusaha asli Papua menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Kabupaten Manokwari, Senin (18/3/2024) sekitar pukul 12.00 WIT.
Kedatangan puluhan kontraktor asli Papua diterima Kepala Biro Pemerintahan, Setda Provinsi Papua Barat, Oktovianus Mayor. Namun, para kontraktor asli Papua berkeinginan bertemu langsung dengan Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere.
Akhirnya, Kepala Biro Pemerintahan mempersilakan para kontraktor asli Papua untuk berorasi sambil menunggu kehadiran Penjabat Sekda Provinsi Papua Barat, Jacob Fonataba.
Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Papua Barat, Goodlief W. Baransano dalam orasinya mengatakan, di negeri yang hari ini semua berdiri sedang berjemur panas, Otsus datang untuk menuai bagi anak-anak negeri, tetapi Otsus ini menjadi menuai bagi para pejabat di negeri ini.
“Semua tahu, anak-anak negeri yang sedang menipu, jangan lagi membunuh anak negeri. Mekanisme Perppres sampai Keppres yang diturunkan bahwa negara telah menjelaskan secara detail mungkin bahwa setiap lembaga tinggi negara yang berkedudukan di Papua Barat wajib hukumnya memperhatikan kearifan lokal, termasuk di dalamnya kau yang memakai baju dinas dengan jabatanmu,” ujar Baransano.
Untuk itu, lanjut dia, tolong berikan ruang bagi anak-anak ini berbicara langsung dengan Penjabat Gubernur. “Tolong siapkan datanya, mata uangnya, dan berapa jumlah paket proyek yang mau dikasih bagi anak-anak negeri. Kami tahu bahwa kalian pejabat nanti kalau selesai tugas, datang bergabung bersama kami,” kata Baransano.
Sekitar pukul 15.38 WIT, Penjabat Sekda menemui puluhan kontraktor asli Papua. Di hadapan Penjabat Sekda, Sekretaris Koordinator Aksi, Lewis Wanggai mengatakan, sebenarnya mereka membantu Pemprov Papua Barat, karena persoalan ini adalah persoalan yang berulang setiap tahun.
“Hari ini kami datang untuk menyanyikan lagu lama. Tahun terus berganti, tapi kita datang menyanyikan lagu yang sama,” sesal Wanggai di hadapan Penjabat Sekda.
Diutarakannya, persoalan ini terus terjadi, yang mana dalam beberapa tahun terakhir, aspirasi telah disampaikan ke perwakilan, termasuk Sekda, tahun lalu, tetapi sampai hari ini, tidak ada jawaban pasti.
Ia menegaskan, tuntutan yang akan disampaikan jelas dan dalam kesepakatan ini, aspirasi harus disampaikan langsung ke Penjabat Gubernur.
“Kenapa, karena pengalaman kami, aspirasi yang kami masukkan, dibuang ke tong sampah, karena tidak ada tindaklanjutnya. Pernyataan sikap sudah kami buat tertulis, tetapi kami ingin sampaikan langsung kepada Bapak Penjabat Gubernur, tidak lagi kepada perwakilan,” tegas Wanggai.
Lanjut Wanggai, hari ini, para pengusaha asli Papua bersatu menuntut apa yang menjadi hak kontraktor asli Papua, yang mana hak itu tidak hanya bicara, tetapi hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada kontraktor asli Papua yang tidak diterjemahkan baik oleh Pemprov Papua Barat.
“Kami bukan tidak tahu sistem, kami bukan bodoh. Kami sangat paham terkait bagian itu, tapi yang tidak diberikan kepada kami adalah kesempatan. Jadi sekali lagi, aspirasi kami akan kami sampaikan langsung kepada Penjabat Gubernur Papua Barat, karena aspirasi ini berkaitan dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat di daerah, maka tidak ada perwakilan. Kami ingin bertemu langsung dengan bapak gubernur,” tukasnya.
Menanggapi aspirasi ini, Penjabat Sekda mengatakan, dirinya sangat simpati dengan apa yang dirasakan para kontraktor asli Papua. Untuk itu, kata dia, sejak Januari ketika memimpin apel dan dalam berbagai kesempatan, ia meminta para pimpinan OPD mengumpulkan semua laporan pengadaan barang dan jasa ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ).
“Kalau semua laporan pengadaan sudah dikumpulkan baru kita panggil ketua asosiasi untuk kita atur. Pikiran saya praktis seperti itu, sekarang ini baru empat laporan paket pengadaan langsung. Tapi, dengan kedatangan bapak-ibu hari ini, saya akan mendesak pimpinan OPD segera,” kata Penjabat Sekda.
Menurut Fonataba, jika laporan pengadaan dari OPD sudah masuk akan segera dibagikan kepada kontraktor asli Papua. Lanjut dia, mekanisme seperti ini akan diatur supaya semua berjalan baik.
“Saya juga ingin agar bapak-ibu mendapatkan pekerjaan yang sama. Hanya saja, belum ada mekanisme yang tepat kita temukan. Jadi, hari ini tolong data nama-nama yang sudah memenuhi syarat agar kami menginventarisir paket-paket pekerjaan dari OPD. Inilah yang dikerjakan oleh bapak-ibu, lalu kita bagikan,” tukasnya.
Puluhan kontraktor asli Papua menyatakan bahwa tuntutannya jelas, hendak bertemu secara langsung dengan Penjabat Gubernur, Ali Baham Temongmere.
Akhirnya, Penjabat Sekda memfasilitasi perwakilan dari ketua-ketua asosiasi pengusaha asli Papua untuk bertemu Penjabat Gubernur. [FSM-R1]
