Manokwari, TP – Angka prevalensi stunting di Papua Barat mengalami penurunan sebesar 5,2 persen dari 30,0 persen prevalensi tahun 2022. Kemudian pada tahun 2024 kembali turun menjadi 24,8 persen sesuai hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023.
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Papua Barat, Philmona Maria Yarollo mengatakan, secara nasional angka prevalensi hanya turun 0,1 persen yakni 21,5 persen pada tahun 2023.
Meski secara nasional penurunannya hanya 0,1 persen, namun terang Philmona, patut berbangga karena di Papua Barat turun 5,2 persen, menjadi provinsi ke-2 yang angka prevalensi stuntingnya mengalami penurunan yang signifikan setelah Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Penurunan angka prevalensi pertama adalah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 8,1 persen disusul Papua Barat. Karena kita urutan ke-2 yakni 5,2 persen penurunan prevalensi stunting. Untuk kabupaten kota di Papua Barat data releasenya belum ada,” terang Yarollo kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Pj. Gubernur Papua Barat bersama Instansi vertical di Kantor Gubernur Papua Barat, Rabu (20/3/2024).
Philmona menjelaskan, 5 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia angka prevalensinya tetap atau tidak ada penurunan atau kenaikan. Kemudian angka prevalensi di 15 provinsi mengalami kenaikan dan 18 provinsi mengalami penurunan termasuk Papua Barat.
Penurunan angka prevalensi stunting di Papua Barat tahun 2023 tentunya berkat komitmen bersama, baik dari Gubernur dan jajarannya serta lembaga terkait lainnya.
Pada tahun 2024, Philmona mengatakan merupakan tahun terakhir target angka prevalensi stunting yang ditetapkan oleh Presiden RI, Joko Widodo turun menjadi 14 persen dan pada Agustus 2024, akan digelar survei ulang guna melihat angka prevalensi stunting tahun 2023.
“Tadi kami sudah laporkan ke bapak gubernur dan dalam waktu dekat, kita akan gelar rapat koordinasi bersama tim percepatan penurunan stunting yang sudah terbentuk ditingkat provinsi guna menindaklanjuti hasil survey Kesehatan Indonesia sekaligus menyusun program inovasi atau langkah strategis yang akan dilaksanakan selama 4 bulan kedepan menjelang adanya survei,” ujarnya.
Dirinya berharap, intervensi program memiliki sasaran prioritas. Sebab, pihaknya ingin mencapai target selama 4 bulan kedepan sebelum adanya survei Kesehatan Indonesia terkait angka prevalensi stunting di Papua Barat.
“Minimal sasaran-sasaran prioritas dalam penanganan stunting di Papua Barat dapat terjangkau terutama anak balita. Tapi dalam sasaran stunting ada 5 diantaranya, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi anak dua tahun (baduta) dan balita,” tandas Yarollo. [FSM-R3]
