Manokwari, TP – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Provinsi Papua Barat mendorong sejumlah program prioritas sebagai upaya penurunan angka prevalensi stunting dan kemiskinan ekstrem di wilayah Papua Barat.
Plt. Kepala DPMK Provinsi Papua Barat, Legius Wanimbo menuturkan di tahun ini ada sejumlah program yang diusulkan dalam rangka mengintervensi persoalan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Program awal adalah mendorong kegiatan pembinaan dan pelatihan serta pemahaman persoalan stunting dan kemiskinan ekstrem bagi masyarakat ditingkat kampung.
Sehingga, masyarakat ditingkat kampung yang masuk dalam kategori kawasan penanganan stunting dapat memiliki pemahaman yang cukup untuk bersama-sama pemerintah daerah mengatasi persoalan stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Program pembinaan dan pelatihan tentunya akan kami arahkan terhadap petugas kesehatan dan kader-kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) maupun Puskesmas Pembantu (Pustu) ditingkat kampung,” kata Wanimbo kepada Tabura Pos di Kantor Gubernur Papua Barat usai rapat satgas penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem Provinsi Papua Barat, belum lama ini.
Selain pemberian pembinaan, pelatihan dan pemahaman, lanjut Wanimbo, akan dilanjutkan dengan program pemberian makanan tambahan bergizi. Sedangkan, untuk persoalan kemiskinan ekstrem akan dikolaborasikan dengan OPD lainnya yang masuk dalam satgas penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem Pemprov Papua Barat.
“Tentunya kampung yang masuk dalam kategori penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem akan dipetakan dan disinkronkan dengan data satgas agar terdapat sistem satu data bersama,” terang Wanimbo.
Disamping itu, pihaknya juga akan berkolaborasi dengan aparat kampung dan program Tim Penggerak PKK tingkat kampung karena masyarakat berada ditingkat kampung.
Diungkapkan Wanimbo, dari target yang diberikan oleh pusat di tahun ini, penanganan angka prevalensi stunting harus mencapai angka nol demikian juga dengan persoalan kemiskinan ekstrem.
Untuk itu, dirinya menyarankan, agar program-program yang diusulkan dari setiap OPD harus diimbangi dengan anggaran yang maksimal sehingga, dapat mendorong implementasi program kegiatan untuk mencapai target yang diberikan.
“Terkait anggaran masih didiskusikan dengan tim satgas. Untuk mencapai target nol angka prevalensi di tahun ini kebutuhan anggaran disetiap OPD berapa, ini masih dibicarakan lebih lanjut,” ujarnya.
Anggaran sudah berjalan, namun diharapkan pada APBD perubahan dapat ditambah guna menutupi kekurangan yang ada guna menyelesaikan target angka nol untuk stunting dan kemiskinan ekstrem di Papua Barat. [FSM-R3]
