Manokwari, TP – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Papua Barat menyarankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari Selatan (Mansel) memprioritaskan layanan publik terutama standarisasi kantor-kantor pemerintahan.
Hal ini dikatakan Kepala Perwakilan ORI Papua Barat, Musa Y. Sombuk menanggapi rencana Pemkab Mansel menghibahkan lahan seluas 125 hektar yang rencananya bakal dijadikan sebagai pangkalan penerbangan TNI-AD (Penerbat).
Dikatakan Sombuk, rencana penyerahan fasilitas ini sekaligus sebagai fasilitas kedua yang dihibahkan setelah penyerahan lahan untuk kepentingan pembangunan rindam bagi TNI-AD.
“Dari sisi pemerintahan ORI Papua Barat pemkab mengutaman layanan publik di Mansel. Sebab dalam penilaian kepatuhan terhadap layanan publik Mansel kategori rendah atau merah dan salah satu penyumbang nilai rendah adalah belum terstandarisasi bangunan kantor pemerintahan,” terang Sombuk kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, Rabu (3/4/2024).
Sudah mendekati 10 tahun pendirian Kabupaten Mansel, tetapi banyak kantor pemerintahan yang adalah tempat-tempat pelayanan publik masih menggunakan rumah-rumah penduduk yang dikontrak yang jauh dari sebuah bangunan kantor pemerintah yang standar.
Menurutnya, penyerahan hibah kepada aparat pertanahanan perlu dipikirkan kembali. Sebaikannya memprioritaskan pembangunan kantor-kantor pemerintahan di Mansel yang layak disebut sebagai kantor pemerintah.
Sebab, penyerahan fasilitas terhadap instansi vertical pastinya akan menelan anggaran daerah yang tidak sedikit, maka pihaknya meminta Pemkab Mansel memprioritaskan alokasi anggaran yang cukup untuk menyiapkan kantor-kantor pemerintahan, baik Kantor Bupati, Kantor DPRD hingga kantor-kantor pemerintahan lainnya.
Disamping itu, tambah dia, ada sejumlah layanan publik yang membutuhkan alokasi dana untuk pelayanan publik seperti rumah sakit, puskesmas dan anggaran pendidikan yang cukup untuk operasional sekolah-sekolah.
“Kami juga meminta kepada instansi vertikal yang memakai APBN untuk melihat kepentingan daerah dan ikut membantu pemerintah daerah bukan memberikan beban. Bagi kami pembangunan Rindam sebagai pengalaman dimana adanya Rindam ini mengorbankan kepentingan layanan publik,” ujarnya.
Sombuk menegaskan, Mansel dikategori sebagai daerah miskin dengan pelayanan publik yang masih rendah, sementara sejumlah fasilitas militer yang dibangun pastinya akan menyerap anggaran besar.
Untuk itu, instansi vertikal diminta tidak membebani daerah dengan membawa proposal ke pemda untuk membangun segala fasilitas yang dibutuhkan, sementera pemda sendiri kesulitan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk layanan publik di daerah.
“Pembangunan pangkalan militer apakah sebuah kebutuhan hari ini yang prioritas? Saya kira tidak, jadi dengan penuh kesadaran kami meminta untuk pihak-pihak dari pusat membantu daerah untuk lebih memajukan kehidupan masyarakat layanan publiknya terutama,” tandas Sombuk. [FSM-R3]
