Sorong, TP – Forum Perempuan Asli Papua (For Papua) secara resmi hadir di Provinsi Papua Barat Daya (PBD), setelah dideklarasikan dan dilantik Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, Mananwir Paul Fincen Mayor di DAP Wilayah III Doberay, Rabu (17/4/2024).
Menurut Mayor, kehadiran For Papua di PBD bertujuan memperkuat pengawalan terhadap hak-hak perempuan orang asli Papua (OAP) dan mengentaskan sejumlah permasalahan yang sering dialami perempuan dan anak-anak Papua.
Dikatakannya, ada banyak permasalahan di tanah Papua yang harus dituntaskan melalui sentuhan tangan perempuan Papua, termasuk masalah di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan, serta penekanan terhadap masalah kriminalitas.
Ia menjelaskan, di bidang pendidikan, sesuai data hasil penelitian yang diperoleh dari akademisi Unipa, Dr. Agus Sumule, ada 31.216 anak asli Papua tidak bersekolah.
“Di bidang sosial, banyak aksi kriminalitas yang terjadi. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan perhatian terhadap anak-anak Papua, maka perempuan asli Papua harus tegak berbicara dan membela hak-hak perempuan dan anak asli Papua,” tandas Mayor kepada para wartawan di DAP Wilayah III Doberay, kemarin.
Dirinya menjelaskan, karakter, sifat, dan perilaku setiap anak terbentuk dari karakter, sifat, dan perilaku seorang ibu. Oleh sebab itu, kata Mayor, untuk mencetak anak generasi emas Papua yang berperilaku positif, harus dimulai dengan membentuk karakter perempuan atau ibu yang positif.
“Perempuan yang mengandung, melahirkan, menyusui, dan membesarkan, maka karakter dan sifat seorang anak itu terbentuk dari seorang ibu. Maka, kita butuh wadah yang namanya forum perempuan asli Papua untuk mereka dapat berbicara dan tetap ada dalam koridor Undang-undang Otsus dalam memberikan perlindungan, penghormatan, dan penghargaan terhadap hak dasar perempuan dan anak asli Papua,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, peran perempuan Papua untuk mencari solusi terhadap permasalahan Papua, tidak mudah. Untuk itu, Fotum Perempuan Asli Papua juga dibentuk dengan harapan bisa menjalin kerja sama dan bermitra dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota melalui dinas terkait.
Mayor mengatakan, kehadiran Forum Perempuan Asli Papua hanya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak asli Papua, sehingga tidak ada sangkut-pautnya dengan momen politik menjelang Pilkada 2024.
Sementara Ketua Forum Perempuan Asli Papua, Karolina Weber mengatakan, setelah pelantikan, maka pihaknya akan segera melakukan konsolidasi dan penyusunan program kerja prioritas bersama pengurus.
“Selanjutnya, kami akan bermitra dengan pihak terkait untuk merealisasikan apa yang menjadi program kerja prioritas yang telah disusun. Tentu saja, kita akan bergerak sesuai koridor Undang-undang Otsus yang bermuara pada hak-hak perempuan asli Papua dan juga anak asli Papua yang harus dipenuhi,” tandas Karolina Weber. [CR24-R1]
