Manokwari, TP – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Papua Barat belum bisa menjalankan program kegiatan pada Tahun Anggaran 2024, karena anggarannya masih terkunci.
Kepala Dinsos Provinsi Papua Barat, Lazarus Indouw mengaku, pihaknya sudah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024, tetapi hingga sekarang, anggaran tersebut belum bisa diakses.
Sebab, jelas Indouw, pihaknya harus mengikuti Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dari pusat, sehingga sistemnya masih tertutup.
“Belum ada pengeluaran anggaran maupun belanja kegiatan. Semua program kegiatan dilakukan proses pelelangan melalui LPSE, sehingga sampai sekarang, kita hanya menjalankan operasional kantor saja,” kata Indouw kepada Tabura Pos di Aula Unipa Manokwari, Rabu (17/4/2024).
Diakuinya, pada tahun sebelumnya, program kegiatan bisa dilangsungkan setelah adanya pembagian DPA, tetapi sekarang, semua program kegiatan harus melalui proses pelelangan, sehingga ke depan akan mengganggu proses penyerapan anggaran.
“Kita agak sedikit kewalahan. Mungkin ini juga dipengaruhi proses pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif dan lainnya, sehingga kita maklumi saja, tetapi kita tetap menjalankan aktivitas kantor sebagai ASN,” jelasnya.
Ditanya tentang program prioritas pada 2024, ia menjelaskan, pihaknya dibatasi, sehingga dalam pelaksanaan program kerja, Dinsos hanya memprogramkan BBR (bantuan bahan rumah) dan bantuan kios, tetapi itu pun mengalami pergeseran anggaran.
“Namanya juga Dinsos, jadi program kita hanya memberikan bantuan kepada masyarakat pada tujuh kabupaten se-Papua Barat. Untuk persyaratan tidak begitu sulit, masyarakat bisa langsung membawa proposal ke kantor,” kata Indouw. [FSM-R1]
