Sorong, TP – Pansus Pemilu DPRD Kota Sorong telah menghadirkan sejumlah pihak untuk memberikan keterangan terkait pelaksanaan Pemilu 2024 serentak, Februari 2024 lalu.
Sebab, Pansus sedang mendalami C1-Plano tiruan yang dipesan KPU Provinsi Papua Barat Daya (PBD) dari percetakan di Sorong. Untuk itulah, DPRD Kota Sorong menghadirkan pemilik percetakan Cendrawasih Digital Printing, Mudatsir.
Berdasarkan keterangan yang diberikan, cetakan C1-Plano yang sekarang dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian bukan dari percetakan Cendrawasih Digital Printing.
Mudatsir di hadapan Tim Pansus, mengaku, pihaknya memang menerima orderan untuk mencetak 1.740 C1-Plano dari KPU Provinsi Papua Barat Daya pada 11 Februari 2024.
C1-Plano tersebut dipakai untuk melengkapi kekurangan DPRD DPRD Kota Sorong Dapil I, II, dan III serta DPR Provinsi Dapil II, dengan bahan kertas yang dipakai adalah Albatros, berbeda dengan C1-Plano yang asli.
“Walaupun mereka telah mengakui bahwa mereka diperintahkan untuk mencetak C1-Plano, tetapi C1-Plano yang sekarang dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian bukan hasil cetakan dari Cendrawasih Digital Printing,” ungkap Ketua Pansus Pemilu DPRD Kota Sorong, Auguste C.R. Sagrim kepada para wartawan, Jumat (19/4/2024).
Artinya, sambung dia, bisa jadi pencetakan atau penggandaan C1-Plano bukan hanya dilakukan di satu tempat, seperti dugaan selama ini. sebab, lanjut dia, pihak Cendrawasih Digital Printing menyatakan ada perbedaan jenis kertas, goresan sampai bentuk tulisan yang ada di dalam kertas, yang bukan seperti hasil cetakan mesin di Cendrawasih Digital Printing.
Untuk mengungkap persoalan ini lebih jauh, ia mengaku, Pansus telah mengundang Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dan Bawaslu Kota Sorong untuk mengonfirmasi apa yang diketuai kedua pihak terkait permasalahan tersebut.
Hasilnya, lanjut dia, Bawaslu mengakui bahwa saat ini beberapa penyelenggara maupun pemilik percetakan sedang menjalani sidang kode etik.
“Tugas kami di DPRD terhadap anggaran, legislasi, dan pengawasan. Pansus ini juga sebagai bentuk pengawasan kami atas jalannya pemilu kemarin, sehingga bukan hanya Bawaslu dan pihak terkait saja yang kami panggil. Dalam waktu dekat, kami juga akan memanggil pihak kepolisian untuk menanyakan sejauhmana penyelidikan mereka terkait kasus Pemilu. Kemungkinan pekan depan, kami pun akan memanggil KPU Kota Sorong selaku penyelenggaran,” jelas Sagrim.
Ia menerangkan, pasca-pemanggilan terhadap sejumlah pihak, Pansus akan segera mengadakan rapat internal untuk melakukan evaluasi, dimana Pansus akan mulai memetakkan informasi dan data yang diperoleh untuk selanjutnya dibawa ke pusat.
“Kemudian akan dibawa ke Jakarta untuk diserahkan ke DKPP, Bawaslu dan KPU-RI. Soal ditindaklanjuti atau tidak, itu akan menjadi ranah mereka, tetapi kami sebagai pengawas di daerah, sebagai wakil rakyat, kami bekerja sesuai tupoksi yang diberikan undang-undang kepada kami,” kata Sagrim. [CR24-R1]
