Manokwari, TP – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), OKP Cipayung, dan Ormas Peduli Pembangunan Provinsi Papua Barat menggelar unjuk rasa di depan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat dan Polda Papua Barat, Rabu (24/4/2024).
Dalam aksinya, pengunjuk rasa mendesak aparat penegak hukum (APH) segera menelusuri proyek pembangunan jalan Trans Papua Kaimana – Wasior, Kabupaten Teluk Wondama yang diduga belum diselesaikan.
Selain itu, pengunjuk rasa juga mendesak Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere menghentikan aktivitas kebun rakyat yang berlokasi di Susweni, karena dinilai tidak memberikan dampak terhadap masyarakat.
Unjuk rasa dimulai dari depan pintu gerbang Universitas Papua (Unipa) Manokwari sekitar pukul 09.00 WIT. Sejumlah mahasiswa pun berorasi untuk menarik simpati mahasiswa lain untuk mengikuti aksi tersebut.
Pada pukul 11.25 WIT, sejumlah mahasiswa bergabung, selanjutnya memakai mobil pick up dan sepeda motor melakukan orasi hingga ke Kejati Papua Barat.
Koordinator aksi, Pilatus Lagohan mengatakan, tugas negara melalui aparatnya, harus menjaga masyarakat agar dapat hidup sejahtera, bukan merampok apa yang menjadi hak rakyat.
Dikatakannya, uang rakyat harus dikembalikan kepada rakyat, tidak boleh melakukan kegiatan yang mengatasnamakan rakyat, tetapi rakyat tidak mengetahuinya.
“Kalian akan mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan menjadikan rakyat sebagai objek, tidak boleh. Ingat, pemerintah adalah keterwakilan Tuhan di bumi,” ujar Lagohan dalam orasinya di Kejati Papua Barat, kemarin.
Ditegaskannya, atas nama keadilan, maka hukum harus dilakukan secara adil, bukan tumpul ke atas, tajam ke bawah, tidak boleh, maka atas nama rakyat, Kejati Papua Barat harus menindaklanjuti dua dugaan kasus tersebut.
Usai berorasi, Lagohan membacakan pernyataan sikap. Pertama, mendesak DPR Papua Barat dapat menggunakan kewenangannya mempertanyakan Pemprov Papua Barat terkait penggunaan anggaran, pertanggungjawaban, dan pemanfaatan kebun pangan Susweni milik Pemprov Papua Barat.
APH juga diminta menyelidiki dan mengaudit penggunaan anggaran kebun pangan Susweni, karena diduga ada indikasi penggunaan anggaran yang tidak sesuai sasaran, dimana anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan bibit bagi kelompok tani diduga dialihkan untuk kebutuhan dan kepentingan kebun pangan Susweni.
Kedua, mendesak DPR Papua Barat agar meminta penjelasan Dinas PUPR Provinsi Papua Barat terkait proses tender, kontrak kerja serta realisasi anggaran dan pembangunan fisik pada pekerjaan ruas jalan Kaimana-Wasior.
APH, pinta Lagohan, harus menyelidiki keterlambatan penyelesaian paket pekerjaan dan realisasi pembayaran anggaran proyek yang tidak sesuai ketentuan hukum pada ruas jalan Kaimana-Wasior.
Ketiga, mendesak Penjabat Gubernur Papua Barat mencopot Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Barat yang diduga terlibat dalam tiga paket proyek besar yang bersumber APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023.
Usai membacakan pernyataan sikap, pengunjuk rasa menyerahkan penyataan sikap dan diterima Asisten Intelijen Kejati Papua Barat, Muhammad Bardan.
Setelah dari Kejati Papua Barat, pengunjuk rasa melanjutkan perjalanannya ke Polda Papua Barat untuk menyampaikan tuntutan yang sama.
Menanggapi permintaan pengunjuk rasa, Asintel mengatakan, aspirasi ini akan segera diproses dan sudah ada tim yang beroperasi di Kaimana untuk melakukan pengecekan lapangan.
“Ini sebagai data dan informasi awal bagi kami, mohon dukungan, doanya. Jangan kendor, kita sama-sama mengawal, baik kami maupun dari Polda. Percayalah, kebenaran itu tetap benar, tidak bisa bercampur air dengan minyak, itulah prinsip saya,” ujar Bardan di hadapan pengunjuk rasa.
Menurutnya, aspirasi ini diterima dan akan disampaikan ke pimpinan. “Kami akan segera menindaklanjuti. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan semua bisa membawa manfaat bagi masyarakat kita di Papua Barat. Terima kasih atas kerja sama dan bantuannya,” pungkas Asintel. [FSM-R1]
