Sorong, TP – Universitas Papua Komite Koordinasi Pendidikan RSUD Jhon Piet Wanane, Fakultas Kedokteran (FK) Unipa Sorong dan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XII mengadakan kuliah umum terhadap mahasiswa program studi profesi dokter FK di Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat-Kedokteran Keluarga, Jumat (26/4/2024).
Kuliah umum ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan kompetensi dokter di bidang pembiayaan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan, Mangisi R. Simarmata mengatakan, ada beragam alasan mengapa masyarakat Indonesia perlu dilindungi dalam program JKN, diantaranya tariff biaya pelayanan kesehatan yang terus mengalami kenaikan, adanya pergeseran pola penyakit dari infeksi ke penyakit degeneratif kronis, pasien tidak mempunyai pilihan, memiliki posisi tawar yang lemah dan mendapatkan informasi yang asimetris, perkembangan teknologi kedokteran semakin maju, dan jatuh sakit berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial.
“Sistem pelayanan kesehatan dalam program JKN memiliki manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perseorangan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative serta pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai indikasi medis dan kompetensi fasilitas kesehatan, dimulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), kecuali dalam kondisi gawat darurat,” jelas Simarmata kepada para wartawan di Aula RSUD John Piet Wanane, Kabupaten Sorong, Jumat (26/4/2024).
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, ungkap dia, saat ini 96,67 persen penduduk Indonesia sudah menjadi peserta JKN, dimana di Provinsi Papua Barat Daya coverage sudah mencapai lebih dari 98 persen.
Sementara untuk realisasi biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp. 159,38 triliun, dengan jumlah kerja sama 23.258 FKTP dan 4.201 rumah sakit.
Realisasi biaya pelayanan kesehatan di wilayah tanah Papua mencapai Rp. 1,4 triliun, dengan jumlah 792 FKTP dan 53 rumah sakit, untuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya sendiri rterdapat 211 FKTP dan 20 rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Diharapkan seluruh tenaga medis menguasai literasi pengetahuan tentang pembiayaan kesehatan program JKN secara komprehensif agar kemampuan dan kemauan dapat selaras,” jelas Simarmata.
Diutarakannya, ada 3 poin penting dalam penyediaan pelayanan kesehatan di Indonesia, yaitu memastikan semua penduduk memiliki akses layanan kesehatan, tidak ada isu tentang masalah biaya, dan terkait kualitas layanan yang harus bermutu.
“Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat terlaksana dengan upaya perbaikan dari seluruh subsistem dalam sistem kesehatan nasional dan dukungan dari pemangku pemerintah, termasuk pemerintah daerah,” katanya. [CR24-R1]
