Manokwari, TP – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Papua Barat mengadakan bimbingan teknis (bimtek), Sosialisasi, dan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dan Analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) Tahun 2024 di salah satu hotel di Manokwari, Selasa (21/5).
Kegiatan dibuka Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere diwakili Asisten II Setda Provinsi Papua Barat, Melkias Werinussa didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, Lasarus Ullo.
Asisten II mengatakan, ketahanan pangan dan gizi selalu menjadi isu strategis nasional, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya aman dan bergizi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, aktif, dan produktif.
Dijelaskannya, Badan Pangan Nasional dibentuk sesuai amanat Perpres No. 66 Tahun 2021 yang sampai sekarang terus berupaya secara intensif dan kolaboratif bersama para pihak untuk menguatkan ekosistem pangan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, pengelolaan cadangan pangan pemerintah, logistik penguatan pengendalian sistem pangan, pengentasan wilayah rentan rawan pangan dan gizi, pengembangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan potensi pangan lokal, serta pengawasan dan penjaminan mutu dan keamanan pangan.
Menurut dia, pentingnya mengetahui kondisi pangan dan gizi di suatu daerah, menjadikan pemantauan terhadap kondisi pangan di daerah menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan untuk selalu mengamati kondisi pangan dan gizi di suatu daerah bisa dilakukan melalui hasil analisis peta ketahanan dan pangan atau Foof Kerentanan Security Vulnaberalitiy Atlas (FSVA).
“Pertemuan ini saya nilai sangat penting karena permasalahan rawan pangan di Papua Barat masih memerlukan perhatian dari semua pihak,” kata Werinussa.
Dengan kondisi itu, kata dia, diperlukan upaya-upaya yang tepat untuk mengatasinya, salah satu dengan penerapan analisis melalui peta FSVA, baik provinsi maupun Kabupaten. Lanjut Werinussa, peta FSVA merupakan salah satu alat bantu yang dapat dipakai untuk informasi grafis kewilayahan memberikan tentang situasi pangan gizi secara terus-menerus dan berkesinambungan, tetapi juga dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan program intervensi penanganan masalah rawan pangan.
Dalam upaya penyempurnaan aplikasi peta FSVA dari sistem manual menjadi sistem aplikasi berbasis web, ungkap Werinussa, perlu ada koneksi jaringan internet yang memadai untuk pengoperasian guna menunjang penyempurnaan ini, sangat berguna untuk mempermudah untuk analisis peta FSVA bagi operator dan tindak lanjut berupa kegiatan intervensinya.
Dirinya berharap melalui kegiatan ini dapat menghasilkan aparatur yang mampu menyusun peta FSVA kabupaten di daerah sebagai operator yang handal dengan memiliki kapasitas yang mampu memahami tata cara pengelolaannya serta mampu mengimplementasikan, baik dalam laporan tertulis maupun ketika melakukan investigasi, intervensi ke lapangan secara tepat.
“Saya harap peserta ikuti kegiatan dengan baik, sehingga bisa meningkatkan kapabilitas aparatur secara baik,” pintanya.
Ketua panitia, Richard Capellen mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat melalui bimtek bagi aparatur pengelola atau peserta acara bisa melakukan penyusunan, pemuktahiran dan analisis terhadap peta ketahanan dan kerentanan pangan dan analisis SKPG di tingkat kabupaten pada 2024.
Selain itu, kata dia, juga untuk memotivasi setiap peserta agar dapat melakukan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan kabupaten secara mandiri.
Menurutnya, sasaran kegiatan ini agar tersedia aparat yang mempunyai kemampuan melakukan analisis data, pemuktahiran, dan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan dan analisis SKPG kabupaten.
Adapun output dari kegiatan ini, yakni tersedianya laporan peta ketahanan dan kerentanan pangan dan analisis kabupaten 2024, tersedianya informasi dan data tentang sebaran wilayah rentan rawan pangan dan tahan pangan di tingkat desa, tersedianya aparatur yang mampu menganalisis data, serta menyusun laporan peta ketahanan dan kerentanan pangan wilayah kabupten secara akurat dan tepat waktu.
Adapun pemateri kegiatan, yakni Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat yang membawakan materi pengantar umum ketahanan pangan Papua Barat.
Selanjutnya, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawakan materi penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan kabupaten 2024 dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi kabupaten 2024.
“Saya berharap para peserta mengikuti kegiatan dengan baik, melakukan penyusunan, analisis dan pemuktahiran peta ketahanan dan kerentanan pangan dan analisis SKPG kabupaten dan sesegera mungkin dapat tepat waktu dalam penyampaian laporan,” harapnya.
Kegiatan diikuti peserta perwakilan dari masing-masing pada tujuh kabupaten di Provinsi Papua Barat yang direncanakan digelar selama 2 hari, mulai 21-22 Mei 2024. [AND-R1]
