Ransiki, TP – Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran angkat bicara terkait aksi pemalangan yang dilakukan sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari Selatan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari Selatan, Rabu (29/5) siang.
Orang nomor satu di jajaran Pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan (Pemkab Mansel) ini mengaku heran dan bertanya-tanya, permasalahan apa sehingga DPRD yang merupakan wakil rakyat melakukan pemalangan Kantor Pemerintahan.
Padahal, ungkap Waran, fungsi DPRD sendiri adalah soal penganggaran, budgeting dan pengawasan.
“Kalau sampai DPRD palang, berarti ada proyek DPRD yg di desak untuk di bayarkan,” tutur Waran.
Untuk itu, dirinya menyatakan, akan tindak tegas Anggota DPRD yang terlibat dalam pekerjaan proyek atau dana aspirasi yang dititipkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai fungsinya masing-masing, sehingga dapat diselidiki secara hukum dan tuntas.
“Bupati akan ambil langkah hukum ke urusan tindak pidana korupsi atau tipikor, biar jelas,” pungkas Waran. [BOM-R3]
