Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menggelar rapat bersama stakeholder pengambil kebijakan dalam rangka pengalihan dan pemindahan lokasi crew change tenaga Kerja LNG Tangguh dari Bandara DEO Sorong, Papua Barat Daya (PBD) ke Bandara Rendani Manokwari Papua Barat, di Kantor Gubernur Papua Barat, Rabu (26/6/2024).
Rapat dimaksudkan menindaklanjuti kebijakan Gubernur Papua Barat yang diputuskan dalam Putusan Nomor: 116 Tahun 2024 tentang Tim Fasilitator Pengalihan Tenaga Kerja, Kontraktor Kerja Sama Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Papua Barat tertanggal 27 Mei 2024.
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Papua Barat, Derek Ampnir mengatakan, dari hasil rapat sudah menjadi keputusan bersama termasuk perwakilan manajemin BP LNG Tangguh.
Bahwa pihak Otoritas Bandara maupun pihak Bandara Rendani Manokwari telah menyatakan kesiapannya dalam rangka menyambut pengalihan dan pemindahan lokasi Crew Change Tenaga Kerja LNG Tangguh.
“Mulai hari ini ke depan, kita mulai melakukan pemolesan dan perbaikan-perbaikan dalam rangka pengalihan dan pemindahan crew change tenaga kerja ini terutama terkait kesiapan bandara dan kebutuhan fasilitas lainnya yang akan digunakan. Tadi, semua pimpinan lembaga diundang dan semuanya hadir serta komitmen bersama,” kata Ampnir yang dikonfirmasi Tabura Pos melalui sambungan teleponnya, semalam.
Ampnir menegaskan, sudah tidak ada alasan lagi menundah, sebab fasilitas bandara Rendani Manokwari sudah siap dan memenuhi standar. Makanya, kedepan semua aktifitas menuju lokasi-lokasi tambang di Papua Barat akan bergerak dari Bandara Rendani.
Menurutnya, tujuan pengalihan dan pemindahan ini dalam rangka memberikan kenyamanan bagi karyawan yang akan melaksanakan tugas di lokasi-lokasi tambang.
Kemudian, multiplayer effeknya guna meningkatkan perekonomian di daerah, terutama dari sektor transportasi, akomodasi maupun perhotelan.
“Otoritas Bandara Rendani telah memberikan kajian terkait dampak yang akan timbul dengan adanya pengalihan dan pemindahan karyawan melewati Manokwari sebagai pintu menuju lokasi projek tambang yang ada,” jelasnya.
Disamping itu, kata Ampnir, Manokwari memiliki keunggulan karena karyawan BP maupun LNG Tangguh dapat melalui jalur darat maupun udara menuju Teluk Bintuni.
Sehingga, kedepan pihaknya berkomitmen akan memperbaiki serta meningkatkan kualitas ruas jalan Manokwari menuju Teluk Bintuni agar dapat dilalui dengan aman dan nyaman.
Selain dari pihak Bandara Rendani dan Otoritas Bandara, tambah Ampnir, dalam rapat kemarin Kepala Keimigrasian telah berkomitmen mendukung kebijakan dimaksud.
Pasalnya, sambung dia, selama ini Kantor Keimigrasian dalam melakukan tugas mengawasi tenaga kerja asing harus bergerak ke Sorong melalui jalur laut maupun udara.
Namun, dengan pengalihan dan pemindahan karyawan ini, tentu akan lebih maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing di wilayah Papua Barat.
Menurutnya, kebijakan ini akan memicu dan memberikan peluang bisnis bagi maskapai penerbangan lainnya. Mungkin, selama ini dinilai kekurangan penumpangan dan lainnya, tapi dengan kebijakan ini dapat memberikan peluas bisnis bagi jasa penerbangan.
Ampnir mengatakan, semua armada penerbangan yang ada akan dioptimalkan dan memang BP dan LNG Tangguh standarnya Garuda sesuai standar manajemennya.
Namun, sambung dia Pemprov Papua Barat akan segera menyesuaikan. Di sisi lain, ada seat tetap dari LNG Tangguh, sehingga Pemprov juga akan mengisi seat Garuda, baik penumpang umum maupun dengan aktifitas pemerintahan dari 7 kabupaten di Papua Barat.
Dirinya sangat optimis, karena sejak awal Garuda Bombardir sudah masuk di Manokwari dan berdasarkan kajian yang dilakukan terkait prospek penerbangan Garuda di Manokwari sangat baik.
“Goals kita yang paling tinggi adalah dapat mengendalikan inflasi di daerah. Selama ini faktor yang mendorong tingginya angka inflasi di daerah yakni, mahalnya tiket penerbangan, namun kami optimis dengan kebijakan ini kita dapat mengendalikan inflasi di daerah,” tandas Ampnir. [FSM-R3]
