Sorong, TP – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan Pekan Cendekia (Cerdas Literasi Keuangan, Mendorong Ekonomi dan Keuangan Inklusif), bertempat di salah satu hotel, Selasa (9/7/2024).
Kegiatan tersebut adalah yang pertama kalinya dilaksanakan di Provinsi Papua Barat Daya. Dimana dalam pelaksanaannya, Pekan Cendekia diisi dengan talkshow, bussiness matching dan survei literasi keuangan.
Deputi Kepala Perwakilan BI Papua Barat Roni Cahyadi mengatakan, pada agenda talkshow yang dibagi dalam dua sesi tersebut dihadirkan beberapa narasumber yang berasal dari berbagai instansi. Termasuk regulator, praktisi, perbankan, Dinas serta pelaku keuangan inklusif.
“Salah satu topik yang dibahas adalah terkait keuangan inklusif. Hal ini penting untuk dibahas karena merupakan sebuah langkah penting dalam melawan kemiskinan serta berperan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan serta mengurangi kesenjangan antar individu dan daerah,” ujar Roni.
Untuk kebijakan yang lebih terintegrasi dalam memperkuat keuangan inklusif pemerintah juga telah mengaturnya dalam Perpres Nomor 114 tahun 2020 dengan membentuk strategi nasional keuangan inklusif (SNKI) yang menjadi pedoman dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan keuangan.
“Sebagai upaya mendorong SNKI, BI mengimplementasikan framework Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusif (SNEKI). Tujuan adalah untuk mewujudkan keuangan inklusif yang berkelanjutan melalui dukungan program pemberdayaan ekonomi serta bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan,” kata Roni.
Ia membeberkan, salah satu program dalam SNEKI adalah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusi (EKI) Berbasis Kelompok Subsisten yang merupakan program untuk memberdayakan masyarakat berpendapatan rendah (MBR) dan masyarakat pemilik rintisan usaha yang sebelumnya hanya dapat menutupi kebutuhan sehari-hari keluarga (self-sufficiency). Adapun kelompok yang termasuk di dalamnya yakni penerima bantuan sosial dan pemilik usaha mikro.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022, Indeks Literasi Keuangan secara nasional berada di angka 49,68 persen. Sedangkan untuk Papua Barat berada di angka 54,29 persen. Kemudian, indeks Inklusi Keuangan secara nasional berada di angka 85,10 persen, sedangkan di Papua Barat berada di angka 81,30 persen.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekda Papua Barat Daya Jhony Way menambahkan, bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Sebab upaya tersebut mampu menggerakkan masyarakat untuk berperan serta dalam usaha tugasnya ekonomi bangsa.
Dikatakan Sekda, salah satu perluasan akses keuangan bagi pelaku UMKM yakni melalui program SNEKI. Di mana implementasinya berbasis kepada kelompok yang merupakan kelompok subsisten.
“Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui tiga cara yakni, penguatan kapasitas usaha, literasi keuangan dan fasilitas akses keuangan dan penguatan kelembagaan,” imbuh Jhony.
Sekda menutup, kegiatan Pekan Cendekia tersebut diharapkan mampu menjembatani tercetusnya ide serta pemikiran kritis, apalagi isu yang diangkat merupakan isu hangat di wilayah Papua Barat Daya. Melalui kolaborasi bi dan pemerintah provinsi papua barat daya tersebut diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antar keduanya untuk menghasilkan solusi guna menanggulangi berbagai permasalahan. (CR24-R3)
