Manokwari, TP – Satu bulan lebih lagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) termasuk KPU Kabupaten Teluk Bintuni dijadwalkan membuka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Serentak 2024, yaitu pada 27 November.
Diketahui muncul nama-nama bakal calon bupati dan pasangannya yang akan bertarung pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut untuk menjadi orang nomor satu di Kabupaten Teluk Bintuni. Salah satunya, Dominggus Urbon.
Dominggus Urbon telah menyatakan tekad dan niat untuk maju sebagai bakal calon bupati Kabupaten Teluk Bintuni untuk periode 2024-2029.
“Sekarang akan diadakan pilkada serentak, setiap orang yang merasa sebagai anak adat dan punya tanggung jawab dia harus ikut, ini adalah pengabdian, partisipasi, intelektual baik secara moral maupun secara pengetahuan untuk mengabdi kepada daerah, khususnya kepada Papua dan umumnya kepada bangsa,” ujar Dominggus Urbon kepada wartawan di Manokwari, belum lama ini.
Menurut pria yang akrab disapa Kaka Dom ini, jika terpilih nanti hal pertama yang akan dibuatnya ada mengelola APBD dengan baik dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat dan pembangunan.
Dikatakannya, Teluk Bintuni mempunyai kekayaan sumber daya alam (SDA) yang banyak, begitu juga anggarannya yang besar. Tetapi, anggaran yang banyak tidak menjamin kesejahteraan masyarakat, karena bisa saja ketidakmahiran di dalam pengelolaan APBD yang menimbulkan dampak ketidaksejahteraan masyarakat.
Dia mengutarakan, pembangunan yang dilakukan adalah ungkapan keimanan, kemanusiaan dan ungkapan berbangsa dan bernegara sebagaimana amanat UUD 1945.
Oleh karena itu, anggaran yang begitu besar di Teluk Bintuni harus diimbangi dengan kapasitas, skil, dan pengalaman yang mampu mengelola anggaran itu untuk kesejahteraan rakyat yang meliputi sandang, papan dan pangan.
“Kalau bicara sandang, papan dan pangan, orang tidak kerja tidak ada uang, tidak makan dan tidak hidup. Maka kita sederhanakan tiga hal ini dengan APBD Bintuni, berapa banyak masyarakat Bintuni yang akan makan, dapat pekerjaan, dan berapa banyak yang harus hidup. Nah, tiga hal ini kita konversikan kedalam program dan projek,” jelasnya.
Dominggus Urbon menegaskan, pemerintah daerah mempunyai tiga fungsi yang harus dilaksanakan, yaitu bagaimana menjalankan amanat UUD, melaksanakan fungsi administrasi dan birokrasi negara, serta fungsi pembinaan sosial dan politik.
Dia mengungkapkan, kalau tidak mempunyai kemahiran manajemen pembangunan dalam administratif pemerintahan dan manajemen sosial akan menimbulkan kebingungan sehingga mengakibatkan anggaran yang banyak akan tidak tepat sasaran dan hilang sia-sia, mungkin seperti yang saat ini terjadi.
Untuk itu, sambung dia, anggaran yang besar harus diimbangi dengan pemimpin yang memiliki keahlian dan berpengalaman untuk menangani pekerjaan tersebut.
“Kita lihat persoalan Bintuni mempunyai anggaran yang banyak dan APBD sifatnya stimulan untuk memacu partisipasi peran serta masyarakat bisa bertumbuh dengan ekonomi lokal daerah setempat untuk mereka berproduksi. Jadi, kalau kita lihat masyarakat berproduksi di sektor pertanian, perikanan, pertambangan dan jasa, itulah komulatif yang akan menimbulkan yang disebut kapasitas pembangunan di Teluk Bintuni dan kalau berbicara kapasitas maka kita berbicara APBD Teluk Bintuni,” bebernya.
Lanjut, Wakil Ketua Fraksi Otsus DPR Provinsi Papua Barat ini, APBD Teluk Bintuni harus menghasilkan progres kapasitas pembangunan Bintuni yang berimbang. Kalau APBD-nya besar dan tidak menghasilkan kapasitas pembangunan yang besar, maka pernyataannya adalah rugi, karena APBD sebagai dana suntikan dari pemerintah tidak berimbang dengan progres pembangunan di Bintuni, karena anggaran yang besar tidak membawa keuntungan, benefit, manfaat bagi masyarakat lebih khusus orang asli Papua.
Dominggus Urbon akan mengelola APBD dan menyusun program kerja sesuai visi dan misi presiden. Tetapi, juga akan menggunakan ruang misalnya di bidang pendidikan, kesehatan sesuai kondisi daerah masing-masing, dengan mengambil kebijakan-kebijakan, terobosan yang strategis agar pemerintah daerah tidak berjalan secara automatically.
“Seorang pemimpin juga harus menerapkan manajemen entrepreneurship. Dengan pengalaman saya di konsultan asing, manajemen development di seluruh Indonesia yang sudah saya jalani ini, maka sudah saatnya saya menerapkan di Kabupaten Teluk Bintuni,” pungkasnya.
Disinggung selain mengelola APBD, Dominggus Urbon mengatakan ada empat hal yang juga akan dilakukannya, pertama pemerataan pembangunan.
Dirinya melihat, masih banyak di kampung, dusun, distrik yang pembangunannya belum merata. Mulai dari air bersih, pendidikan, kesehatan, listrik, transportasi laut dan darat, sarana prasarana pemukiman, dan lainnya.
“Saya akan fokus selesaikan itu. Itu harus ditata dengan baik sesuai dengan aturan dan kebutuhan di daerah tersebut. Transportasi supaya tidak mengeluarkan cost yang mahal. Itu program saya,” ungkapnya.
Kedua, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan dan tanggung jawab masyarakat dengan program – program.
Ketiga, membentuk pemerintahan yang kuat, pemerintah yang mempunyai akuntabilitas dan kinerja dengan menerapkan digitalisasi untuk mengukur dan mengontrol kinerja ASN.
“Yang terakhir adalah pembangunan dengan rangka Otonomi Khusus harus mencerminkan kualitatif dan kuantitatif mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua,” pungkasnya.
Dia menambahkan, Teluk Bintuni merupakan daerah potensi karena banyak investor besar yang masuk, sehingga pemerintah harus kuat dengan baik oleh pemimpin yang visioner.
Sehingga, Teluk Bintuni bisa memanfaatkan keuntungan yang ada, dan itu hanya bisa terjadi bila Teluk Bintuni dipimpin oleh Bupati yang memiliki wawasan, berpengalaman, memiliki kemampuan entrepreneurship yang bagus.
“Itu yang akan saya lakukan kedepan supaya masyarakat merasa puas, bahagia, pembangunan bisa kelihatan dan itu tidak susah, tinggal bagaimana disiplin anggaran, tekad dan kemauan,” tutupnya. [SDR-R4]
