Sorong, TP – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat Daya menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah stakeholder terkait, bertempat di salah satu hotel di Sorong, Kamis (25/7/2024).
Kepala Baperida Provinsi Papua Barat Daya melalui Kepala Bidang Riset dan Inovasi, Frengky Albert R. M. Saa, SE, MM mengatakan, FGD tersebut dilaksanakan guna menyamakan persepsi dalam penyusunan dokumen perencanaan menuju Papua Cerdas tahun 2045.
Dikatakan Frengky, FGD tersebut dilaksanakan berdasarkan kerangka acuan kerja undang-undang nomor 29 tahun 2023. Serta mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor 22 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja Bapperida.
“Salah satu tanggung jawab Bapperida yakni menyusun dokumen berisi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah. Saat ini Bappenas telah mengeluarkan dokumen perencanaan 2025-2045, maka kami di daerah juga harus menindaklanjuti,” ujar Frengky kepada wartawan.
Selain itu, Bapperida Provinsi Papua Barat Daya juga diharuskan menyusun peta jalan berkaitan dengan pengembangan ekosistem riset. Dimana ada tiga tematik yang dituju, yakni menuju Papua Cerdas, Papua Sehat dan Papua Produktif.
Pertemuan tersebut bertujuan mewujudkan pembangunan wilayah Papua Barat Daya yang cerdas dengan fokus pada tercapainya kehidupan dan wawasan luas sesuai RPJPN 2025-2045.
Kegiatan ini juga akan terus dikawal hingga berproses pada tahapan identifikasi isu Papua Cerdas yang telah dikeluarkan oleh Bappenas. Sehingga roadmap-nya terarah dan linier.
“Dari diskusi pendahuluan, nanti juga akan disusun rencana aksi untuk terjun langsung ke lapangan di Kabupaten/Kota guna mengetahui langsung situasi di daerah,” lanjut Frengky.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya, Afolof Kambuaya, SH, M.Si mengungkapkan, banyak permasalahan dibidang pendidikan yang selama ini terjadi di wilayah Papua Barat Daya, terutama di daerah 3T. Misalnya minat belajar yang rendah, keterbatasan fasilitas, hingga minimnya tenaga pendidik.
Dikatakan Adolof Kambuaya, permasalahan tersebut sangat krusial untuk harus segera dituntaskan guna membawa Papua Barat Daya menuju era Papua Cerdas tahun 2045 mendatang.
“Hal ini tidak bisa dituntaskan jika tidak serius. Aksi yang dilakukan juga tidak maksimal jika tanpa penyesuaian melalui riset dan penelitian guna melihat permasalahan paling mendasar yang harus dieksekusi lebih dulu. Oleh karenanya, dokumen makro harus disusun oleh Bapperida. Selanjutnya akan dijabarkan oleh OPD teknis sesuai target yang ingin dicapai tiap tahunnya,” imbuh Kambuaya.
Kambuaya mengatakan, selama setahun belakangan pelaksanaan pendidikan di Papua Barat Daya masih mengikuti standar Provinsi Papua Barat. Padahal setiap daerah tentu memiliki karakteristik sendiri yang juga mempengaruhi kebutuhan akan pendidikan yang lebih spesifik.
“Oleh sebab itu, melalui FGD ini Bapperida akan meramu sebuah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan yang ideal guna pencapaian target di derah. Dengan telah tersusunnya dokumen perencanaan yang tepat maka calon kepala daerah juga semakin dipermudah dalam perumusan program kerjanya dan tetap dengan goals yang seirama,” pungkasnya.[CR24-R3]
