Manokwari, TP – Komisi Informasi (KI) Provinsi Papua Barat meminta agar proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2021 bisa dilaksanakan secara terbuka dan transparan.
Pernyataan ini disampaikan menanggapi aksi unjuk rasa disertai pemalangan pintu gerbang Kantor Bupati Manokwari dan pembakaran ban bekas oleh puluhan pencari kerja (pencaker) orang asli Papua yang tidak lolos pemberkasan.
Ketua KI Provinsi Papua Barat, Andi S.B. Saragih menjelaskan, transparan dan keterbukaan dalam proses seleksi CPNS merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan.
“Kami percaya bahwa transparansi dalam proses seleksi CPNS akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan memastikan proses perekrutan dilakukan secara adil,” ungkap Saragih dalam press release yang diterima Tabura Pos, Senin (29/7/2024).
KI, lanjut Saragih, mendorong Pemkab Manokwari mengambil langkah-langkah konkrit guna memastikan setiap tahapan dalam proses seleksi CPNS formasi 2021 bisa diakses publik.
Dijelaskannya, langkah-langkah yang bisa diambil, yaitu: pertama, publikasi kriteria dan prosedur seleksi, dengan menyediakan informasi yang jelas dan lengkap tentang kriteria, tahapan, serta prosedur seleksi CPNS kepada masyarakat luas melalui media resmi.
Kedua, penyediaan akses ke informasi, dimana menjamin aksebilitas informasi terkait proses seleksi, termasuk pengumuman hasil seleksi dan penjelasan mengenai keputusan yang diambil.
Ketiga, pengawasan oleh pihak ketiga, dengan melibatkan lembaga pengawas independen untuk memantau proses seleksi dan memastikan tidak ada praktek-praktek yang merugikan atau tidak adil.
Keempat, pelaporan dan penanganan keluhan, dengan menyediakan mekanisme yang mudah diakses bagi peserta seleksi untuk melaporkan keluhan atau ketidakpuasan serta menjamin penanganan yang cepat dan transparan terhadap setiap laporan.
Ia mengingatkan bahwa pelaksanaan seleksi CPNS yang terbuka dan transparan bukan hanya untuk kepentingan peserta seleksi, tetapi juga kepentingan seluruh masyarakat.
“Dengan adanya transparansi, kami berharap dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan semua calon CPNS mempunyai kesempatan yang sama,” tegas Ketua KI Provinsi Papua Barat ini.
Menurut Saragih, pihaknya akan terus memantau perkembangan dan memberikan dukungan terhadap upaya-upaya yang bertujuan meningkatkan kualitas dan keadilan dalam proses seleksi CPNS.
“Komisi Informasi juga mendorong masyarakat aktif berpartisipasi dan memberi masukkan konstruktif demi peningkatan transparansi dalam proses seleksi,” tutup Saragih. [*AND/FSM-R1]
