Manokwari, TP – Bawaslu Provinsi Papua Barat menambah mitra dalam mengawasi Pilkada 2024, dengan menggandeng mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di Manokwari menjadi partisipan aktif.
Pengawasan yang diharapkan dari mahasiswa tidak hanya terhadap lembaga penyelenggara Pilkada atau KPU, tetapi juga lebih kepada netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Norbertus mengatakan, Bawaslu tidak bisa bergerak sendiri dalam melakukan pengawasan karena terbatasnya jumlah SDM.
“Kami membutuhkan partisipasi aktif, kolaborasi dari setiap elemen termasuk mahasiswa dalam melakukan pengawasan. Kita berharap mahasiswa sebagai pihak yang punya pandangan kritis bisa menjadi mata dan telinga Bawaslu dalam pengawasan pilkada terutama praktek politik praktis para ASN,” ujar Norbertus kepada wartawan di sela-sela sosialisasi netralitas ASN pada mahasiswa, di salah satu hotel, Sabtu (3/8/2024).
Dia mengatakan, berdasarkan pengalaman pilkada tahun 2020, tidak sedikit ASN yang terlibat dalam politik praktis, karena beralasan mendapatkan jaminan jabatan dari calon kandidat.
Norberthus menyebutkan, pada Pilkada tahun ini, keterlibatan ASN dalam politik praktis masih sangat rawan. Sebab, dari data Bawaslu, ada beberapa penyebab ASN di Papua Barat kehilangan netralitas saat Pilkada, mulai dari karena ikatan persaudaraan, kepentingan karir, kesamaan latar belakang seperti satu suku, hutang budi, sampai dengan tekanan dari pasangan calon tertentu.
Dia memastikan, Bawaslu tetap berpegang teguh pada aturan. Maka, sepanjang aturan tidak memperbolehkan Bawaslu tetap akan melakukan penindakan terhadap ASN yang kedapatan berpolitik praktis atau ikut kampanye. [SDR-R3]
