Ransiki, TP – Aksi pemalangan jalan di Kampung Abreso, Sabri, Tobou dan Wariab, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) oleh tenaga honorer daerah kembali berlanjut, Selasa (13/8) pagi hingga sore hari.
Pemalangan dilakukan masyarakat masih dengan alasan yang sama yakni kekecewaan terhadap Pemerintah Daerah atas pengumuman nama-nama tambahan Formasi CPNS tahun 2018 dan nama-nama CPNS serta PPPK tahun anggaran 2021, hasil validasi data honorer oleh BKPSDM Kabupaten Mansel, sehari sebelumnya.
Parahnya lagi, pemalangan di hari kedua bukan saja dilakukan oleh tenaga honorer yang berasal Suku Arfak dan Suku Papua lainnya, tetepi justru melibatkan tenaga honorer Suku Nusantara yang lahir dan besar di Ransiki, Mansel. Tuntutan mereka masih sama yaitu meminta Pemerintah Daerah memperhatikan nasib honorer Nusantara yang sudah honor sejak lama.
Setelah melalui negosiasi yang alot, antara Plt. Sekda Kabupaten Mansel, Adolop Kawey didampingi Kapolres Mansel, AKBP Yulianor Abdi, dengan honorer Nusantara lahir besar Ransiki, palang di Kampung Ambon Abreso, baru bisa dibuka oleh pihak kepolisian dengan catatan Bupati Mansel, Markus Waran, harus ketemu honorer setelah kembali dari Agenda Kenegaraan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Salah satu honorer dari kampung ambon yang tidak menyebutkan namanya mengatakan, dari daftar nama PPPK yang diumumkan oleh BKPSDM, mayoritas nama yang terakomodir adalah pendatang baru yang baru mengabdi dengan waktu singkat di Kabupaten Mansel.
“Sementara kita yang sudah lama ini tidak diakomodir. Seharusnya ada jatah 20 persen PPPK dan CPNS diisi oleh honorer Nusantara yang lahir besar di Mansel karena orang tua kita juga sudah mengabdi di Mansel mulai dari masih kecamatan sampai sudah jadi Kabupaten,” harapnya.
Pembukaan palang setelah negosiasi yang alot juga dilakukan di Komplek Lemon Abreso. Wakapolda Papua Barat, Brigjen Pol. Alfred Papare, yang kebetulan tiba di Ransiki untuk mengikuti KKR Pemilu Damai, menyempatkan diri bersama Plt. Sekda Kabupaten Mansel, Adolop Kawey didampingi Kapolres Mansel, AKBP Yulianor Abdi, bernegosiasi dengan tenaga honorer sehingga ditemukan kesepakatan untuk membuka palang dengan catatan yang sama.
Salah seorang tenaga honorer Komplek lemon Abreso menyatakan pemalangan dilakukan karena kecewaan mereka terhadap janji Bupati Waran.
“Kita Kecewa dengan Bupati, Bupati ajak makan sama-sama, minta kita nama tulis dikertas tetapi tidak diakomodir di PPPK. Orang lain yang baru honor, ada yang baru tamat SMA nama ada, Bupati terlalu omong kosong, janji tinggal janji terlalu banyak tipu,” teriak seorang honorer.
Para tentara honorer dari Komplek Lemon juga menyayangkan keputusan Bupati Waran, karena ada yang baru datang honor di Kabupaten Mansel tetapi sudah diangkat menjadi CPNS dan PPPK. Sebaliknya, anak-anak Mansel sendiri dan anak-anak Suku Nusantara yang lahir besar di Ransiki, ada yang sudah honor dari tahun 2013 tetapi justru tidak diakomodir sebagai CPNS dan PPPK.
Mama Marani (Istri dari almarhum Marthen Marani) dengan ishak tangis mengatakan, suaminya adalah tokoh pemekaran yang ikut berjuang untuk pemekaran Kabupaten Mansel tetapi jasanya tidak diperhitungkan oleh Bupati Waran. Bahkan, anak-anaknya justru tidak diperhatikan oleh Pemerintah Daerah.
Sedangkan, Robert Inden, tenaga honorer di Pemkab Mansel juga mengaku sudah honor dari tahun 2013, sejak masa jabatan Karakter Bupati, Edi Budoyo, tetapi justru namanya tidak ada dalam pengangkatan CPNS dan PPPK yang baru saja diumumkan.
“Kami mau dikemanakan, apakah kami harus jadi penonton untuk orang luar datang ambil kami pu makanan di Negeri kami sendiri. Bupati harus bertanggungjawab dengan kami, ketemu kami dan jawab aspirasi kami,” pinta dia.
Dirinya mempertanggung, bagi semua tenaga honorer tahun 2013 yang sudah dilakukan validasi oleh BKPSDM, bagaimana dengan nasib mereka, padahal orang tua mereka bekerja sebagai tukang sapu jalan untuk kebersihan Manokwari Selatan tetapi mengapa tidak dihargai Pemerintah Daerah.
Menanggung apa yang disampaikan sejumlah tenaga honorer, Plt. Sekda Kabupaten Mansel, Adolop Kawey, benjanji akan mempertemukan tenaga honorer dengan Bupati Waran, setelah yang bersangkutan kembali dari kegiatan kenegaraan di IKN.
Sementara itu, Wakapolda Papua Barat, Brigjen Pol. Alfred Papare mengatakan, kehadirannya disini sebagai penanggung jawab keamanan karena aksi pemalangan yang dilakukan masyarakat menggangu ketertiban umum.
Menurut Papare, kedatangannya ke Mansel dengan 2 alasan. Pertama, dia diminta langsung oleh Bupati Waran untuk bertemu masyarakat Ransiki yang hari ini melakukan pemalangan. Kedua, untuk menjamin Bupati Waran akan bertemu tenaga honorer setelah pulang dari IKN mengikuti Rakornas dengan Presiden Joko Widodo.
“Saya sendiri yang akan mengawal Bupati dari Bandara Rendani sampai di Ransiki untuk bisa ketemu dengan semua honorer. Saya jamin itu asalkan palang dibuka,” pinta Papare.
Untuk itu, dirinya memohon kerjasama dan pengertian masyarakat untuk bisa membuka palang demi kepentingan umum, supaya ketika Bupati Waran tiba di Ransiki, dia bisa memfasilitasi untuk bertemu dengan tenaga honorer.
“Kita harus saling menghormati dan sama-sama menjaga ketertiban umum, kasi basudara kita dari Kabupaten tetangga yang akan melintas, mereka tidak tahu soal tetapi merasakan dampak dari tindakan masyarakat disini. Mohon kerjasamanya supaya kita bsa membuka palang ini,” tutup dia.
Pantauan Tabura Pos, setelah membuka palang di Kompleks Lemon Abreso, Wakapolda Papua Barat, Brigjen Pol. Alfred Papare, bersama Plt. Sekda Kabupaten Mansel, Adolop Kawey dan Kapolres Mansel, AKBP Yulianor Abdi, meninjau bekas Kantor BKPSDM Kabupaten Mansel yang dibakar masa sehari sebelumnya, dalam aksi demonstrasi memprotes kebijakan Pemkab Mansel. [BOM-R4]
