Manokwari, TP – Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Barat menargetkan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Papua Barat menjadi pusat unggulan pengadaan barang dan jasa tahun ini.
Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan jasa Setda Papua Barat, Jimy Pigome mengatakan, untuk mencapai target UKPBJ Papua Barat menjadi pusat unggulan pengadaan barang dan jasa, maka harus terpenuhi capaian target indikator kinerja.
Pigome mengatakan, sejak dirinya diberikan tanggung jawab, pihaknya melakukan pemetaan analisis dan hasilnya ada beberapa indikator kinerja yang belum dicapai.
“Nah, ada 17 standarisasi LPSE yang harus terpenuhi. Dari 17 standarisasi ini kita baru mencapai 12 standarisasi LPSE, itupun sejak tahun 2023 masih bergabung bersama Bappeda,” jelas Pigome di sela-sela Rakornis Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa se Papua Barat tahun 2024 di Aston Niu Hotel Manokwari, kemarin.
Sedangkan, untuk Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) di tahun 2022 berada pada angka 12,26. Dimana dari level kematangan secara nasional harus mencapai level 9/9.
“Kita UKPBJ provinsi diberikan tanggung jawab untuk membina UKPBJ kabupaten kota. Sehingga, di Rakornis kali ini, kita tidak hanya rapat saja, tetapi kita merubah metodenya yakni, kita mengundang LKPP sebagai materi dengan metode coaching dan klinik,” jelas Pigome.
Ia menjelaskan, masing-masing kabupaten sudah diinformasikan sejak awal bahwa, kabupaten yang belum mengurus indikator capaian kinerja dapat mengambil seluruh persyaratan termasuk provinsi.
Di hari pertama, kata dia, pihaknya melaksanakan asistensi, memperbaiki dan tuntaskan serta memastikan LKPP menyetujuinya.
Tahun lalu, sambung dia, level kematangan UKPBJ Papua Barat berada pada level kematangan 1/9 dan sejak awal tahun ini selama 6 bulan level kematangan UKPBJ Papua Barat naik menjadi level kemarangan 6/9.
“Tadi saya baru koordinasi lagi dan ada dokumen persyaratan yang sudah dilengkapi lagi yakni, jabatan fungsional. Jadi, kita bisa klaim perhari ini (kemarin) UKPBJ Papua Barat dapat mencapai level kematangan yakni, 9/9. Jadi dapat dikategorikan sebagai UKPBJ yang proaktif, artinya kita sudah memenuhi standar secara nasional,” tandas Pigome.
Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Papua Barat, Suryamiarja mengatakan, dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa berbicara tentang pemanfaatan sistem, sumber daya manusia (SDM) dan tingkat kematangan UKPBJ.
“Kondisi kita di Papua Barat, semua kabupaten maupun provinsi masih berada di kondisi kurang. Nah, melalui rakornis ini diharapkan dapat mendorong UKPBJ baik provinsi maupun kabupaten supaya nilai tata kelola kita meningkat baik dari kurang menjadi cukup dan baik,” terang Suryamiarja.
Dijelaskannya, target UKPBJ adalah baik dengan poin menjadi 70. Sementara rata-rata provinsi maupun kabupaten poinnya masih 9-30, inilah yang mau dikejar dalam rakor ini.
Menurutnya, nilai tata kelola pengadaan barang jasa rendah karena sebagian besar pengadaan barang jasa belum menggunakan sistem elektronik, sehingga nilainya menjadi rendah.
“Nilai pemanfaatan sistem poinnya 30, SDM poinnya 30 dan kelembagaan poinnya 40, pembuatan sistem ini target poinnya 30, tapi kita masih dikisaran poin 20, itu karena kita tidak memanfaatkan sistem,” terangnya.
Dari nilai pembuatan sistem, SDM dan kelembagaan ini, ditargetkan 70 poin pada tahun ini guna memasuki kategori baik. Oleh karenanya, Ia berharap dalam kategori pengelolaan pengadaan barang dan jasa, masuk kategori cukup, dan tahun berikutnya masuk kategori baik.
“Dari SDM, kita masih terbatas, ada beberapa kabupaten yang menyampaikan mereka punya SDM hanya 5 orang. Salah satunya adalah jabatan fungsional. Nilai kita rendah karena di jabatan fungsional belum terisi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Tapi tahun ini Papua Barat ada 5 orang yang disiapkan untuk ikut ujian jabatan fungsional,” tandasnya. [FSM-R3]
