Ransiki, TP – Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran, ST. M.Si, menghimbau kepada seluruh ASN, PPPK, tenaga honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan (Pemkab Mansel) serta seluruh lapisan masyarakat Manokwari Selatan untuk bersama-sama Pemerintah Daerah dan penyelenggara pemilu, bersama-sama sukseskan Pilkada serentak 2024, pada tanggal 27 November 2024 nanti.
Dia menegakkan, secara khusus untuk ASN dan PPPK harus tetap netral, tidak diperbolehkan terlibat menjadi tim sukses dan provokator di luar, sehingga tidak menimbulkan persolaan karena Adat Arfak di Manokwari Selatan masih sangat kental.
Menurut dia, berapapun kandidat yang nantinya ditetapkan penyelenggara pemilu sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Mansel, pilihan masyarakat Mansel harus tetap bijaksana, memilih calon Pemimpin yang notabene adalah putra daerah, anak asli Mansel, bukan dari luar tetapi mencalonkan diri di Mansel.
“Pilih pemimpin yang orang asli Papua untuk mempertahankan harga diri kita sebagai orang Papua,” ucap Waran di sela-sela memimpin apel gabungan OPD Lingkungan Pemkab Mansel di Halaman Kantor Bupati Mansel, Senin (19/8).
Ia mengungkapkan, orang Papua tidak pernah bisa dan tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin di daerah lain, maka orang Papua harus mempertahankan harga diri di atas tanah sendiri dengan tidak membiarkan orang lain memimpin negeri sendiri.
“Itu hak kesulungan kita orang Papua, jadi mau kalah atau memang orang Papua dan Papua yang harus bertarung dalam pesta demokrasi nanti,” pinta Waran.
Dirinya pun menegaskan, apa yang dia sampaikan bukan untuk menyisihkan orang pendatang yang sudah ada di tanah ini, tetapi sebaliknya membagi-bagikan porsi sesuai dengan hak kesulungan. Sambung dia, orang Papua harus menduduki kursi Pimpinan Daerah yakni Bupati, Wakil Bupati dan Sekda untuk mengatur Negerinya sendiri, barulah bagian Pimpinan OPD bisa dibagi-bagikan ke Suku Nusantara sesuai dengan skil dan kemampuan yang dimiliki.
Waran mengingatkan, sehubungan dengan hajatan Pilkada serentak 2024, merupakan Pesta Demokrasi Nasional, maka jangan ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengacaukan situasi atau menghalang-halangi penyelenggara dalam bekerja, sebab akan berurusan dengan hukum. [BOM-R4]
