Manokwari, TP – Sebanyak 7 Kabupaten se Papua Barat melaporkan realisasi dukungan anggaran hibah pelaksanaan Pilkada kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Hukum, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat dalam rapat koordinasi (rakornis) Kepala Daerah Se Papua Barat di Auditorium PKK Arfai Perkantoran, Kamis (22/8/2024).
Dalam rakornis dimaksud, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Togap Simangunsung diberikan waktu untuk mengecek langsung kesiapan dan dukungan anggaran pilkada dari 7 kabupaten se Papua Barat.
Kesempatan pertama diberikan kepada Bupati Pegunungan Arfak (Pegaf), Yosias Saroy melaporkan, bantuan dana hibah bagi penyelenggaraan pilkada terutama KPU sebesar 40 persen sudah diserahkan.
Sekarang, kata Saroy, untuk sisa dana hibah 60 persen sudah disiapkan SP2D dan tinggal menunggu transfer anggaran dari pemerintah pusat.
“Kami sudah siapkan SP2D dan tinggal menunggu dropping anggaran dari pemerintah pusat. Untuk itu, lewat kesempatan ini kami minta agar 60 persen sisa anggarannya segara ditransfer,” singkat Saroy.
Selanjutnya, Wakil Bupati Fakfak, Yohana D. Hindom mengatakan, untuk kesiapan pelaksanaan pilkada di Fakfak dari sisi kebijakan anggaran pilkada bagi KPU, Bawaslu dan Polres sudah disalurkan.
“Untuk diketahui, anggaran bagi TNI, baik Korem, Kodim dan Lanal akan segara direalisasikan dalam APBD perubahan tahun anggaran 2024. Awalnya teman-teman di Tim Anggaran Daerah berpikir anggaran keamanan hanya difokuskan pada satu titik, tapi usai diskusi panjang, akhir perlu penambahan anggaran bagi korem, kodim dan Lanal. Penambahan anggaran akan kita anggarkan dalam APBD Perubahan,” terang Hindom dalam rakornis kemarin.
Sedangkan, lanjut Hindom, untuk pembentukan Deks Pilkada di kabupaten Fakfak, kata Hindom, pihaknya telah menyiapkan anggaran senilai Rp. 400 juta yang nantinya dianggarkan dalam APBD perubahan.
“Kamtibmas di Kabupaten Fakfak semuanya berjalan aman dan tertib. Hanya saja yang perlu menjadi perhatian bersama adalah Distrik Kramomongga,” tandas Hindom.
Dilain pihak, Sekretaris Daerah (Sekda) Manokwari, Henri Sembiring mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak penyelenggara maupun aparat keamanan serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Manokwari dan menyatakan sikap untuk siap melaksanakan pilkada serantak di Manokwari dengan baik, aman dan lancar.
“Untuk NPHD, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari masih menunggu penetapan pasangan calon (paslon) sebagai peserta Pilkada. Usai penetapan paslon, tentunya akan berdampak pada perhitungan dan revie anggarannya,” kata Sembiring dalam rakornis, kemarin.
Pada kesempatan itu, lanjut Sembiring, Pemkab Manokwari meminta pertanggung jawaban kepada pihak penyelenggara sebagai dasar pencairan anggaran tahap kedua.
“Pencairan anggaran hibah Pilkada akan kami sesuaikan dengan tahapan pilkada yang diperkirakan September dan Oktober. Agar penggunaan anggaran tepat sasaran, Intinya Pemkab Manokwari berkomitmen menyelesaikan NPHD Pilkada 2024,” tandas Sembiring.
Sedangkan, perwakilan Kabupaten Teluk Bintuni, Rheinhard C. Maniagasi mengatakan, dukungan dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Teluk Bintuni sudah direalisasikan 100 persen.
“Hanya saja, yang menjadi perhatian kami di Pemkab Teluk Bintuni yakni, pembentukan deks pilkada. Tertanggal 1 Juli telah ditetapkan Tim deks pilkada di Teluk Bintuni dengan anggaran yang disiapkan Rp. 1,912 miliar,” tandas Maniagasi.
Kemudian, Perwakilan Kabupaten Teluk Wondama, Richardus Kilmas mengatakan, Pemkab Teluk Wondama telah menyiapkan anggaran senilai Rp. 59,500 miliar yang terdiri dari anggaran KPU senilai Rp. 35 miliar dan realisasinya sudah mencapai 52 persen.
Kemudian, hibah pilkada untuk Bawaslu sebesar Rp. 17 miliar dan realisasinya sudah 53 persen. Anggaran pengamanan untuk Polres Teluk Wondama sebesar Rp. 6 miliar dan realisasinya 73 persen.
Selanjutnya, kata dia, hibah pengamanan untuk Kodim 1811/Teluk Wondama anggarannya sebesar Rp. 1,5 miliar realisasinya 40 persen dan dalam waktu dekat sisa anggaran hibahnya akan direalisasikan 100 persen.
“Pemkab Teluk Wondama telah berkomitmen bersama semua pihak, baik di Wondama maupun Pemprov Papua Barat untuk menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak di Teluk Wondama tahun 2024,” tandas Kilmas.
Sedangkan, Pemkab Manokwari Selatan (Mansel) yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Mansel, Adolop Kawey mengatakan, pihaknya telah menyiapkan SP2D, hanya saja belum ada fransfer anggaran dari pemerintah pusat.
Untuk itu, kata dia, melalui momentum ini pihaknya berharap, pemerintah pusat segara mentransfer anggaran ke daerah. Sebab untuk realisasi anggaran bagi pihak penyelenggara sudah direalisasikan sebesar 40 persen dan sisa 60 persen.
“Intinya, kami siap melayani dan mendukung pelaksanaan pilkada di Mansel, hanya saja kami harapkan ada transfer anggaran segara diturunkan, sehingga sisa anggaran pilkada segara direalisasikan,” tandas Sekda Mansel.
Direktur Jenderal (Dirjen) politik dan pemerintahan umum, Kemendagri, Togap Simangunsung mengatakan, ada dua kabupaten yang sudah menyiapkan SP2D dan tinggal mencairkan anggaran ketika dananya sudah ditransferkan dari pusat.
Dikatakan, Simangunsung, pelaksanaan rakor ini yang tidak hadir hanyalah perwakilan dari Pemkab Kaimana namun, realisasi anggaran Pilkada sudah 100 persen, baik KPU, Bawaslu maupun Polri.
“Hanya saja, anggaran pengamanan untuk TNI yang belum direalisasikan 100 persen. Ini akan kami monitor terus kedepan. Inilah manfaat pelaksanaan rakor kita saat ini, semuanya terbuka disini dan tidak ada dusta diantara kita,” tandas Simangunsung. [FSM-R1]
