Manokwari, TP – Bawaslu Kabupaten Manokwari bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Manokwari, bertemu dalam rapat koordinasi, yang dilaksanakan di salah satu hotel di Manokwari, Jumat (23/8/2024).
Rapat koordinasi diinisiasi Bawaslu Kabupaten Manokwari dalam rangka mengkoordinasikan tentang pengawasan Pilkada 2024, utamanya terkait anggaran untuk pengawasan Pilkada.
Rakor ini dihadiri, Sekda Manokwari, Henri Sembiring mewakili bupati, dan beberapa kepala dinas. Mulai dari Kesbangpol, Bappeda, Sekwan Manokwari, dan BPKAD.
Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari, Samsudin Renuat mengatakan, anggaran pengawasan Pilkada bagi Bawaslu Kabupaten Manokwari saat ini hanya bisa membiayai pengawasan sampai September bulan depan.
Diungkapkan, dalam rangka pengawasan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Manokwari, pihaknya mendapat hibah senilai Rp19 miliar dari Pemda Manokwari.
Nilai hibah itu sudah tertuang dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak 2024 yang ditandatangani Februari lalu.
Samsudin menerangkan, dalam prosesnya, Pemda Manokwari sudah mencairkan Rp5 miliar dari total nilai dalam NPHD. Sehingga, masih tersisah Rp14 miliar.
“Sejak dicairkan sekitar Juli 2024 senilai Rp5 miliar sudah digunakan untuk pembiayaan satuan kerja di 9 distrik. Rp5 miliar itu hanya bisa membiayai selama tiga bulan yaitu sampai September. Sehingga, selanjutnya kita akan mengalami kekosongan anggaran,” jelas Samsudin.
Dia mengungkapkan, Bawaslu Kabupaten Manokwari tentu membutuhkan anggaran untuk pembiayaan tahapan selanjutnya. Untuk itu, dukungan dari Pemda Manokwari sangat dibutuhkan.
Samsudin berharap, Pemda Manokwari dapat merealisasikan sisa anggaran NPHD agar tidak menghambat dalam proses pengawasan dan pembiayaan.
“Makanya itu menjadi penting untuk kita sama-sama saling support untuk mengsukseskan Pilkada Serentak 2024. Karena tanggal 27 November menjadi penting bagi kita semua menentukan kepala daerah untuk 5 tahun kedepan,” pungkasnya.
Sementara, Sekda Manokwari, Henri Sembiring menerangkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Manokwari, sudah duduk bersama membahas anggaran Pilkada Serentak 2024.
Sekda mengatakan, pembahasan dilakukan untuk semua lembaga yang mendapatkan hibah untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Manokwari, yaitu: KPU Kabupaten Manokwari, Bawaslu Kabupaten Manokwari, Polresta Manokwari, Kodim 1801 Manokwari, dan Fasharkan TNI AL Manokwari.
“Memang anggaran hibah bagi penyelenggara Pemilu belum semua dicairkan. Akan tetapi, ada juga NPHD bagi Kodim 1801 Manokwari dan Fasharkan TNI AL Manokwari belum dicairkan sama sekali,” jelas Sembiring.
Sembiring merincikan, Pemda Manokwari dalam mengsukseskan Pilkada Serentak 2024, telah sepakat dalam NPHD bagi KPU senilai Rp50 miliar, Bawaslu senilai Rp19 miliar, Polresta Manokwari senilai Rp15 miliar, Kodim 1801 Manokwari Rp1 miliar dan Fasharkan TNI AL senilai Rp500 juta.
“Kita sudah diminta Pak Bupati untuk duduk bersama KPU, Bawaslu, Polresta, Kodim dan Fasharkan. Nanti setelah kita diskusi hasilnya saya sampaikan ke Pak Bupati. Karena, sampai saat ini Pak Bupati masih di Jakarta,” pungkas Sembiring. [SDR-R4]
