Manokwari, TP – Pemerataan pendidikan menjadi tantangan bagi pemerintah, sehingga pola pikir atau mindset tentang sekolah favorit bisa diubah atau dihapus.
Untuk itu, kualitas guru, sarana, dan prasarana harus terus ditingkatkan, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Kepala SMA Santo Paulus Manokwari, Alexius D. Tange mengatakan, salah satu tantangan pemerintah saat ini yakni melakukan pemerataan pendidikan dengan meningkatkan kualitas guru, fasilitas sekolah, dan lainnya, sehingga mindset sekolah favorit bisa dihapuskan.
Diakuinya, mindset bahwa selama ini sekolah negeri masih menjadi sekolah favorit setiap kali penerimaan siswa baru. Lanjut Tange, hal itu terbukti dengan penumpukan saat penerimaan peserta didik baru, sedangkan daya tampung sekolah cukup terbatas.
Padahal, ungkap dia, jika mengacu pada prestasi, sekolah swasta tidak kalah bersaing dengan sekolah negeri yang ada di Manokwari. Bahkan, kata Tange, banyak juga siswa sekolah negeri yang gagal dan tidak berprestasi.
Khusus di sekolah yang dipimpinnya, ungkap Tange, tahun sebelumnya, jumlah siswa secara keseluruhan, baik kelas 1, 2, dan 3, tercatat 116 orang. Kemudian, katanya, SMA Santo Paulus menamatkan 26 siswa dan menerima 30 orang peserta didik baru tahun ini.
Untuk fasilitas yang tersedia di SMA Santo Paulus, Tange mengklaim tidak kalah dengan sekolah negeri.
Dirincikannya, terdapat 6 kelas, masing-masing terdapat 2 kelas, IPA dan IPS untuk kelas 1, 2, dan 3. Selain itu, tambahnya, ada 2 laboratorium dan 1 ruang komputer.
Menurut Tange, selain sarana dan prasarana sekolah yang memadai, kualitas guru atau tenaga pengajar juga cukup baik, apalagi dengan kurikulum merdeka, yang menuntut para guru lebih baik lagi dan terus didorong sekolah.
“Semua itu mindset saja. Coba kalau kita juga dikasih anak pintar, pasti juga akan bersinar,” ujar Tange yang ditemui Tabura Pos di SMA Santo Paulus, Manokwari, Kamis (12/9).
Ia menambahkan, semua sekolah, baik negeri maupun swasta pun berada di bawah pengawasan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan.
Diutarakan Tange, mindset masyarakat tentang sekolah favorit sudah menjadi bumerang terhadap sekolah negeri dan harus segera diatasi. Sebab, jelas dia, penumpukan dan daya tampung yang terbatas menjadi tantangan sekolah dan itu berdampak terhadap Dapodik.
“Jika melebihi kapasitas, maka di Dapodik bisa merah dan dampaknya sekolah bisa saja tidak mendapat BOS (bantuan operasional sekolah), termasuk para guru akan merasa kewalahan karena jumlahnya pun terbatas,” katanya.
Dirinya pun menyayangkan fakta yang terjadi akibat ketidakpahaman masyarakat. Bahkan, katanya, ada oknum pejabat yang sengaja mengintervensi, termasuk anggota dewan yang ikut memperjuangkannya.
“Mereka minimal mempelajari dulu aturan itu. Jadi, kasihan bapak dan ibu guru di sekolah negeri, mereka merasa tertekan juga merasa diintervensi,” jelas Tange.
Diakuinya, jujur saja, terkadang pihak sekolah tidak berdaya jika ada intervensi dari pihak luar.
“Kadang-kadang juga seperti itu. Padahal sudah tahu aturan, karena kadang-kadang saya lihat masih ada yang ke dinas dan lain sebagainya,” katanya.
Sekaitan dengan pemerataan pendidikan, ia mengatakan, solusinya pemerintah harus tegas dan sesuai aturan. Sebab, terang Tange, hampir 98 persen persoalan ini terjadi di sekolah negeri saat penerimaan peserta didik baru.
“Saya berharap masyarakat bisa memahami aturan dan menyadari bahwa semua sekolah sama. Kualitas guru terus ditingkatkan melalui pelatihan secara mandiri, termasuk sarana dan prasarana di sekolah swasta juga cukup baik,” pungkas Tange. [AND-R1]
