Manokwari, TP – Kementerian Kebudayaan melalui Yayasan Bingkai Cerita Rakyat (BICARA) Papua Barat didukung partnership Kemitraan Indonesia mengadakan dialog kebudayaan bersama calon kepala daerah di salah satu hotel di Kabupaten Manokwari, Rabu (18/9).
Dialog kebudayaan ini mengusung tema ‘Menjaga eksistensi kebudayaan dan masyarakat adat Papua dalam proses pembangunan di Provinsi Papua Barat’.
Dialog yang dimoderatori, Johnny Aninam itu, dihadiri bakal calon wakil gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani yang membawa materi ‘mendorong sinergi antara kepentingan pembangunan dan eksistensi orang Papua dalam pembangunan’.
Pemateri Anike Sabami membawakan materi ‘peran perempuan dalam mendukung eksistensi budaya di tengah pembangunan’ dan pemateri, Dr. Yusuf Sawaki, MA membawakan materi ‘paradigma kebudayaan dan adat orang Papua dalam pembangunan’.
Ketua Yayasan Bingkai Cerita Rakyat, Andi Sastra Beny Saragih mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu agenda dari Kementerian Kebudayaan yang diinisiasi Yayasan BICARA di Manokwari, didukung Kemitraan Indonesia.
Menurutnya, ide dan gagasan dialog ini mengangkat isu tentang kebudayaan dan masyarakat adat, karena di Papua itu sangat melekat dengan hal-hal seperti itu, sehingga bisa terus digaungkan dan terus diingatkan kepada pemerintah agar dalam proses pembangunan ke depan, kebudayaan dan masyarakat adat tidak boleh ditinggalkan.
Ia menegaskan, hal ini cukup penting untuk menjadi perhatian pemerintah ke depan, apalagi saat ini dalam momentum Pilkada 2024 serentak, maka secara politik, itu sangat memengaruhi proses pemerintahan ke depan.
Artinya, sambung dia, pemerintah harus berbicara denga masyarakat dan mendengar masukkan masyarakat, sehingga ke depan jika terpilih, apa yang akan dilakukan untuk membangun identitas eksistensi masyarakat adat, termasuk kebudayaan selama proses pembangunan lima tahun tersebut bisa berjalan baik.
“Jadi, kita melihat komitmen calon pemimpin daerah untuk isu-isu kebudayaan, isu-isu masyaakat adat. Bicara kebudayaan juga kan tidak lepas dari pengelolaan sumber daya alam. Nah itu tadi, makanya dalam pertemuan disinggung sedikit soal itu,” kata Andi Saragih kepada para wartawan di sela-sela dialog kebudayaan, kemarin.
Dirinya mengakui, jika mendengar sejumlah masukkan dari beberapa peserta, terlihat jelas bahwa ada beberapa aspek penting yang menjadi perhatian. Diantaranya, kata dia, isu perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam, dalam kontestasi politik di daerah ini pun penting untuk diperhatikan, karena masih sangat minim.
Dikatakannya, kemudian bagaimana menjaga sumber daya alam dengan tata kelola yang lebih baik dan bertanggung jawab serta bagaimana masyarakat adat bukan saja dihormati, tapi haknya pun dipenuhi.
“Itu level yang perlu didorong oleh pemerintah daerah, selain upaya-upaya lain yang perlu didorong. Mungkin juga perlu ada riset tentang kebudayaan, pangan, dan sebagainya serta membuat museum agar nilai-nilai kebudayaan di Papua Barat dapat dikelola, dijaga, dan dilestarikan,” jelas Andi Saragih.
Ia menerangkan, ke depan sebagai tindak lanjut, usai konstestasi politi, sudah jelas siapa yang akan menjalankan roda pemerintahan, maka diharapkan beberapa poin itu akan diperjuangkan agar tidak sekedar diskusi, tetapi ada implementasinya.
“Hal mendasarnya adalah inklusi. Jadi, semua orang harus terlibat dalam pembangunan. Dia harus punya kontribusi dalam pembangunan dan kita memastikan pemerintah nanti itu berjalan secara inklusif,” ujar Andi Saragih.
Ditegaskannya, masyarakat adat harus dilibatkan dalam proses ini, bukan hanya ketika melakukan pembangunan saja, tetapi juga ketika melakukan rencana pembangunan.
Dari pantauan Tabura Pos, dialog ini dihadiri sejumlah paguyuban, masyarakat adat, organisasi kemasyarakatan, pengurus partai politik, kepala suku, organisasi kepemudaan, aktivis perempuan, dan sebagainya. [AND-R1]
