Manokwari, TP – Sejumlah peserta tes CPNS Formasi tahun 2021 di lingkup Pemda Manokwari, sempat melakukan aksi bakar ban dan memalang Kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Manokwari, di Jl. Percetakan, Senin (23/9/2024) sore sekitar pukul 15.44 WIT.
Aksi itu buntut dari janji Bupati Manokwari Hermus Indou yang belum direalisasikan perihal pengumuman hasil tes CPNS Formasi 2021 di lingkup Pemda Manokwari yang dilaksanakan tahun ini.
Sebelumnya, pada Kamis 19 September lalu, sejumlah peserta tes CPNS melakukan demo damai di halaman Kantor Bupati, Sowi Gunung, menuntut hasil tes CPNS segera diumumkan, karena sudah terlambat satu bulan.
Merespon permintaan itu, Bupati Manokwari Hermus Indou menjanjikan hasil tes CPNS Formasi 2021 akan diumumkan Senin, 23 September.
“Kita tidak bikin kacau. Kita hanya tagih janji Bupati Manokwari yang akan umumkan hasil tes CPNS yang kita ikuti hari ini. Tapi, sampai jam 4 sore tidak ada pengumumkan,” ujar seorang peserta tes CPNS saat aksi di lokasi bakar ban, kemarin sore.
Pantauan di lapangan, aksi bakar ban dan pemalangan Kantor BKPSDM Kabupaten Manokwari ini dikawal sejumlah aparat kepolisian.
Sebelumnya, Bupati Manokwari, Hermus Indou dalam amanatnya saat apel gabungan di halaman Kantor Bupati, Sowi Gunung, Senin (23/9/2024 pagi, menerangkan penerimaan CPNS sudah menggunakan sistem berbasis komputer (CAT).
Jadi, kata Hermus, hasil seleksi tidak ditentukan siapa-siapa kecuali peserta tes CPNS sendiri. “Dia mau jawab betul kah tidak kah, itu dikembalikan kepada peserta,” jelas Hermus.
Hermus menjelaskan, kuota penerimaan CPNS Formasi 2021 berjumlah 308 dan sudah dilaksanakan. Hasilnya segera akan diumumkan.
Hanya saja, sebelum pengumuman, memang harus memperhatikan tiga asaz dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu keadilan, pemerataan, dan kesetaraan.
Hermus berharap, penerimaan PNS kemudian tidak menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Sebab, ada banyak faktor yang harus mempengaruhi dan dipertimbangkan.
Misalnya, sebut Hermus, ada pencaker yang berkompeten namun saat mengikuti tes CPNS tidak lulus, dan persentase keberpihakan kepada orang asli Papua.
Sehingga, sambung Hermus, hal ini tidak mudah untuk kemudian begitu hasilnya keluar langsung diumumkan.
“Tapi, harus kita rapatkan, kita lihat representasinya seperti apa. Orang asli Papua secara umum di tanah Papua berapa persen harus dilihat. Termasuk suku Arfak, Doreri, nusantara, itu harus dilihat. Sehingga, hasilnya diumumkan tidak ada demo, palang jalan, bakar ban dan lain sebagainya,” pungkas Hermus. [SDR-R4]
