Sorong, TP – Setelah satu dasawarsa melaksanakan program jaminan kesehatan nasional (JKN), BPJS Kesehatan menyelenggarakan Media Workshop bertajuk ‘Potret Satu Dekade Perjalanan Membangun Indonesia Sehat dan Menjaga Keberlangsungan Program JKN pada Pemerintahan Baru’. Kegiatan tersebut dilaksanakan terpusat di Jakarta, pada Rabu (25/9/2024).
Workshop ini turut diikuti oleh jajaran Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sorong dan jurnalis di Kantor Cabang Sorong.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan, kegiatan tersebut akan mengulas pencapaian penting penyelenggaraan program JKN selama 10 tahun belakangan.
Dibeberkan Ghufron, berdasarkan data yang direkap per 1 September 2024, ada lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN. Capaian itu kemudian mengantarkan Indonesia sebagai negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia, dalam satu dekade.
“Capaian UHC Indonesia 2 tahun lebih cepat jika dibandingkan dengan capaian UHC di negara lain, seperti Korea Selatan yang butuh waktu hingga 12 tahun untuk mencapai UHC,” kata Ghufron.
Ia menjelaskan, pasca satu dekade ini, BPJS Kesehatan beripaya menjaga keberlanjutan Program JKN melalui penguatan kemitraan dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). BPJS Kesehatan juga memperluas layanan kesehatan di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.
“Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, dan pada 2023 jumlahnya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan per tahun, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan setiap hari. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin aktif dalam memanfaatkan akses kesehatan yang disediakan oleh JKN,” lanjut Ghufron.
Dalam hal ini, lanjutnya, inovasi teknologi melalui Aplikasi Mobile JKN menjadi kunci peningkatan layanan yang memungkinkan peserta untuk mengambil antrean online, mengubah data, hingga mencari informasi. Hal ini sejalan dengan transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan, dengan memberikan layanan yang semakin mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta JKN.
“Keberhasilan Program JKN menarik minat banyak negara untuk mempelajari sistem penyelenggaraan Program JKN. Tak hanya itu, organisasi internasional seperti World Bank, Joint Learning Network (JLN), dan International Social Security Association (ISSA) telah menjadikan BPJS Kesehatan sebagai model dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di kancah global. Bahkan, pada Maret 2024, ISSA menggelar The 17th ISSA International Conference on ICT in Social Security di Bali, dimana BPJS Kesehatan dipercaya sebagai tuan rumah,” imbuhnya.
Dalam rangka menyongsong pemerintahan baru, BPJS Kesehatan juga telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Program JKN. Yakni melalui penguatan cadangan dana JKN melalui pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih optimal, serta kerja sama erat dengan pemerintah menjadi kunci utama dalam mendukung kesinambungan Program JKN.
Dikatakan Ghufron, salah satu tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan saat ini adalah meningkatnya kasus penyakit berbiaya. Yakni katastropik, seperti hipertensi, diabetes, dan kanker, yang pada 2023 mencapai Rp34,7 triliun. Untuk mengatasi hal ini, BPJS Kesehatan tengah gencar menyosialisasikan skrining kesehatan secara dini dan mengelola penyakit kronis melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), yang menyediakan layanan khusus bagi penderita diabetes dan hipertensi.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menambahkan, bahwa capaian UHC melalui Program JKN di Indonesia ini terbilang sangat cepat dibandingkan dengan negara maju sekali pun. Oleh sebab itu, di era pemerintahan baru nanti, pihaknya turut memastikan bahwa Program JKN akan tetap menjadi prioritas.
“Program JKN ini merupakan implementasi sila ke-5. Dimana kesehatan adalah hak setiap warga negara, dan pastinya pemerintahan baru nantinya kami berkomitmen untuk terus meneruskan Program JKN sebagai salah satu program strategis negara. Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Program JKN,” tutur Hasan.
Sementara itu, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Nunung Nuryartono menekankan pentingnya untuk memastikan keberlanjutan dan sustainabilitas Program JKN. Menurutnya, hal ini penting untuk diperhatikan dalam menjaga pengelolaan Program JKN dengan diiringi partisipasi aktif dari berbagai pihak. Selain itu, efektivitas program JKN juga diharapkan terus terpelihara.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menerangkan, bahwa BPJS Kesehatan tidak hanya berperan di sektor kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi bangsa. Ia juga menuturkan bahwa kontribusi berbagai pihak memainkan peran penting dalam ekosistem JKN.
“Peran BPJS Kesehatan sebagai penggerak ekonomi sangat penting, namun dengan semakin besar kepesertaan JKN, kita harus memastikan layanan di fasilitas kesehatan tetap optimal,”sebutnya.
Denada dengan penuturan Emanuel, Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar juga turut mendukung pentingnya kolaborasi stakeholder dalam pelaksanaan program JKN, sebab BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri.
“Dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk optimalisasi layanan, keaktifan peserta, dan kesinambungan iuran. Melalui berbagai strategi dan kolaborasi, BPJS Kesehatan bertekad untuk menjaga keberlangsungan Program JKN demi tercapainya Indonesia yang sehat dan sejahtera di bawah pemerintahan yang baru. Selanjutnya dipertegas melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2022, bahwa dukungan kementerian/lembaga turut serta dalam kesukesan penyelenggaraan Program JKN,” tutup Timboel. (CR24-R4)
