Manokwari, TP – Kehadiran Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan perjuangan itu terus dilakukan hingga usia Papua Barat ke-25, klaim Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere.
Dikatakannya, peringatan HUT Provinsi Papua Barat momentum yang dirayakan setiap tahun, tetapi khusus pada HUT ke-25, perayaan ini dipimpinnya selaku Penjabat Gubernur, dalam masa transisi pemilihan gubernur dan wakil gubernur definitif.
Ia menjelaskan, yang terpenting dari perayaan HUT Provinsi Papua Barat ke-25 ini bagaimana seluruh masyarakat bisa ikuti mensyukuri nikmat selama 25 tahun ini. Tidak hanya itu, sambung Temongmere, rasa syukur harus ditindaklanjuti dengan berbuat dalam bentuk tugas dan tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya agar menciptakan ketentraman dan ketertiban.
Ditegaskannya, hal yang tidak kalah penting, bagaimana masyarakat juga menaati hukum, mempunyai hidup yang sehat, cerdas, dan produktif.
“Kata kuncinya, masyarakat maju dan sejahtera. Itu sesungguhnya inti adanya Provinsi ini dan itu tugas pemerintahan, melindungi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” katanya kepada para wartawan di Gedung Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Papua Barat, Arfai, Manokwari, Sabtu (12/10).
Di usia 25 tahun Provinsi Papua Barat, kata Penjabat Gubernur, semua pihak harus bisa mengevaluasi, berkolaborasi, dan bersinergi untuk mewujudkan cita-cita negara yang direalisasikan dalam bentuk cita-cita di tingkat provinsi dan kabupaten di Papua Barat.
Selain itu, ia juga mengaku bahwa Pemprov berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kasus korupsi.
Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, ujar Temongmere, memerlukan komitmen dengan memahami tugas pokok dan fungsi secara baik.
Selain itu, lanjut dia, tentunya komitmen untuk bekerja dengan jujur, menaati aturan, dan memahami administrasi, menjadi prinsip dasar agar tidak terjadi korupsi.
Dirinya menjelaskan, jika proses administrasi dilakukan dengan baik, pasti akan terhindar dari kasus korupsi.
Penjabat Gubernur mengatakan, pihaknya masih menindaklanjuti rekomendasi BPR-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat terkait pengelolaan keuangan senilai Rp. 31.60 miliar pada Tahun Anggaran 2023 selama 60 hari ke depan.
“Nanti kita lihat progress-nya seperti apa. Kemudian, nanti tentunya berlanjut sesuai dengan ketentuan saja,” kata dia.
Seperti diketahui, BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat menemukan selisih anggaran atau kekurangan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Provinsi Papua Barat.
Sedangkan Wakapolda Papua Barat, Brigjen Pol. Alfred Papare di HUT Papua Barat ke-25, harus diakui masyarakat telah menyaksikan dan merasakan pembangunan itu terus berlangsung begitu cepat.
Ditegaskan Papare, pihak kepolisian, baik Polda Papua Barat maupun jajaran sampai di tingkat polres, selalu mendukung program pemerintah, terutama Pemprov Papua Barat membangunan tanah Papua Barat.
“Tentunya pembangunan yang terus dilakukan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pihak kepolisian siap untuk mendukung terciptanya keamanan dan kedamaian,” ujar Wakapolda. [AND-R1]
