Sorong, TP – Provinsi Papua Barat Daya (PBD) mengalami inflasi year or year (yoy) per September 2023 sebesar 2,59 persen, sedangkan secara month to month periode September-Oktober, kenaikan inflasi berada di angka 0,47 persen.
Hal ini disampaikan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat Daya, Eksan Musa’ad usai high level meeting (HLM) bersama jajaran Forkopimda Papua Barat Daya, Rabu (23/10/2024).
Menurut Musa’ad, jika dilihat dari data time series dari tahun ke tahun, upaya pengendalian inflasi Papua Barat Daya terbilang bagus, bahkan PBD sebagai provinsi termuda pernah masuk dalam kategori 10 besar daerah dengan penanganan inflasi terbaik di Indonesia.
“Kalau dihitung dari Januari sampai Agustus, sebenarnya inflasi PBD cukup terkendali di angka 1,66 persen. Sayangnya di September kemarin naik menjadi 2,59 persen. Saya rasa ini juga menjadi sesuatu yang anomali,” kata Musa’ad.
Ia membeberkan, ada beberapa komponen yang menjadi penyumbang inflasi di Papua Barat Daya, termasuk yang paling berpengaruh yakni dari sektor pangan dan transportasi udara.
“Dari sektor pangan juga terbagi dalam beberapa item, termasuk beras, sayuran, rempah bumbu dapur dan perikanan. Kemudian, dari sektor transportasi yang paling berpengaruh adalah transportasi udara,” kata dia.
Untuk diketahui, di Papua Barat Daya sendiri sudah terdapat tiga daerah indeks harga konsumen (IHK), yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan, dimana dilihat dari inflasi YOY bahwa semua daerah IHK di Papua Barat Daya inflasinya memang naik.
Oleh sebab itu, lanjutnya, TPID Papua Barat Daya telah mengikuti high level meeting untuk membangun sinergi dalam pengambilan langkah strategis pengendalian inflasi di Provinsi Papua Barat Daya.
Sejumlah langkah diantaranya memastikan komponen 4K (keterjangkauan, ketersediaan, kelancaran, dan komunikasi) dilaksanakan.
“Komponen 4K ini adalah keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Keempat komponen itu harus berjalan baik,” katanya.
Upaya lain yang juga akan dilakukan sebagai langkah pengendalian inflasi ini, Pemprov Barat Daya juga telah melakukan kerja sama antardaerah pemasok komoditas pangan.
“Kita sudah melakukan kerja sama ini dengan Sulawesi Selatan. Next, kita juga akan melakukan MoU dengan daerah Maluku yang juga menjadi pemasok kebutuhan pangan untuk PBD,” katanya.
Ditambahkan Musa’ad, dalam 2 bulan ke depan, Papua Barat Daya juga akan memasuki momentum Pilkada 2024, Natal dan Tahun Baru 2025 yang dikhawatirkan cenderung memengaruhi inflasi daerah.
Oleh sebab itu, TPID PBD juga melakukan deteksi dini sejumlah komoditas yang mungkin akan menjadi penyumbang inflasi.
“Tujuan deteksi ini adalah agar kita bisa mengambil langkah lebih tepat dalam pengendalian inflasi, sehingga angkanya tidak lebih tinggi dari rata-rata nasional di kisaran 2,5 persen. Jadi, inflasi daerah tidak boleh lebih dari itu,” kata dia.
Di samping itu, TPID juga akan melakukan operasi pasar dan inspeksi mendadak (sidak) ke distributor pangan, dalam waktu dekat. [CR24-R1]
