• Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
Selasa, Juli 1, 2025
  • Login
Tabura Pos - Akurat dan Cerdas
  • Home
  • PAPUA BARAT
  • MANOKWARI
  • DAERAH
    • MANSEL
    • PEGAF
    • BINTUNI
    • TELUK WONDAMA
  • POLHUKRIM
    • HUKUM & KRIMINAL
    • PARLEMENTARIA
  • DIKKES
    • BUDAYA & PARIWISATA
    • KESEHATAN
    • PENDIDIKAN
  • EKBIS
  • KABAR PAPUA
  • LINTAS PAPUA
No Result
View All Result
  • Home
  • PAPUA BARAT
  • MANOKWARI
  • DAERAH
    • MANSEL
    • PEGAF
    • BINTUNI
    • TELUK WONDAMA
  • POLHUKRIM
    • HUKUM & KRIMINAL
    • PARLEMENTARIA
  • DIKKES
    • BUDAYA & PARIWISATA
    • KESEHATAN
    • PENDIDIKAN
  • EKBIS
  • KABAR PAPUA
  • LINTAS PAPUA
No Result
View All Result
Tabura Pos - Akurat dan Cerdas
No Result
View All Result
Home MANOKWARI

MA Merasa Prihatin Ada Hakim Terjerat Gratifikasi Ditengah Tuntutan Kesejahteraan Sudah Terjawab

AdminTabura by AdminTabura
29/10/2024
in MANOKWARI
0
Mahkamah Agung Angkat 9.000 Honorer Menjadi PPPK

Sekretaris MARI, Sugiyanto, SH, MH didampingi Ketua PT Papua Barat, Budi Santoso, setelah peletakan batu pertama pembangunan gedung Kantor PT Papua Barat, di Arfai, Senin (28/10/2024). TP/SDR

0
SHARES
22
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

Manokwari, TP – Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mendukung penuh proses hukum terhadap hakim-hakim yang diduga terlibat kasus korupsi dalam bentuk apapun.

Tidak terkecuali tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diduga terlibat kasus suap atau gratifikasi atas vonis bebas Gregorius R. Tannur.

Sekretaris MARI, Sugiyanto, SH, MH mengaku sangat prihatin karena masih terjadi kasus suap kepada hakim di tengah upaya pemerintah untuk terus memperbaiki kesejahteraan para hakim.

“Kita (MA-red) merasa prihatin dengan adanya kejadian Surabaya, dimana hakim-hakim di PN Surabaya yang menghakimi Ronald Tannur itu,” ujar Sugiyanto kepada wartawan usai peletakan batu pertama gedung Kantor Pengadilan Tinggi (PT) Papua Barat, di Arfai, Senin (28/10/2024).

Sugiyanto mengungkapkan, tuntutan para hakim perihal peningkatan kesejahteraan mereka melalui kenaikan tunjangan jabatan sudah dijawab sebagian oleh pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

“Kami Mahkamah Agung Republik Indonesia mendukung penuh proses hukum terhadap mereka (hakim-red) yang diduga melakukan tindak pidana itu,” pungkas Sugiyanto. [SDR-R4]

Previous Post

Mahkamah Agung Angkat 9.000 Honorer Menjadi PPPK

Next Post

PLN Manokwari Rutin Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan Lama

Next Post
Mahkamah Agung Angkat 9.000 Honorer Menjadi PPPK

PLN Manokwari Rutin Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan Lama

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ADVERTORIAL ASTON

iklan

Browse by Category

  • BINTUNI
  • BUDAYA & PARIWISATA
  • DAERAH
  • DIKKES
  • EKBIS
  • HUKUM & KRIMINAL
  • KABAR PAPUA
  • KAIMANA
  • KESEHATAN
  • LINTAS NUSANTARA
  • LINTAS NUSANTARA
  • LINTAS PAPUA
  • MANOKWARI
  • MANSEL
  • NASIONAL
  • PAPUA BARAT
  • PAPUA BARAT DAYA
  • PARLEMENTARIA
  • PEGAF
  • PENDIDIKAN
  • POLHUKRIM
  • TELUK WONDAMA
  • Uncategorized
  • VIDEO

© 2022 TABURAPOS - Akurat dan Cerdas.

No Result
View All Result
  • Home
  • PAPUA BARAT
  • MANOKWARI
  • DAERAH
    • MANSEL
    • PEGAF
    • BINTUNI
    • TELUK WONDAMA
  • POLHUKRIM
    • HUKUM & KRIMINAL
    • PARLEMENTARIA
  • DIKKES
    • BUDAYA & PARIWISATA
    • KESEHATAN
    • PENDIDIKAN
  • EKBIS
  • KABAR PAPUA
  • LINTAS PAPUA

© 2022 TABURAPOS - Akurat dan Cerdas.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
error: Content is protected !!