Debat Publik Kedua Pilkada Manokwari 2024
Manokwari, TP – Debat Pilkada Manokwari 2024, kembali diselenggarakan KPU Kabupaten Manokwari, di Ballroom Aston Manokwari, Kamis (31/10/2024), berlangsung ramai saling sorot rencana program kerja.
Pasangan calon bupati dan wakil bupati Manokwari, Bernard S. Boneftar-Eddy Waluyo (BERBUDI) dan pasangan Hermus Indou-Mugiyono (HERO), tidak hanya mempertajam visi, misi, dan program masing-masing melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan tim perumus maupun momen saling tanya jawab.
Debat memanas, saat saling menyoroti dan menguji beberapa program yang akan dikerjakan ketika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Manokwari lima tahun ke depan.
Salah satu program kerja BERBUDI yang disorot HERO adalah pemberian insentif senilai Rp50 juta per tahun bagi setiap Rukun Tetangga (RT) yang ada di Manokwari.
HERO menilai, program tersebut terkesan menjadikan RT sebagai pembantu bupati dan wakil bupati Manokwari. HERO mempertanyakan anggaran untuk insentif RT senilai Rp50 juta bersumber dari pos anggaran mana. Karena, nilainya cukup besar.
Pasalnya, semua anggaran dari pemerintah pusat sudah bersifat mandatory spending atau sudah ada peruntukkannya.
HERO khawatir program tersebut hanya sebuah janji, komiditas politik yang tidak bisa laksanakan, karena APBD harus diperhitungkan. Sebab, pemerintahan saat ini kesulitan untuk memenuhi kebutuhan RT karena anggaran yang bersifat mandatory spending.
“Program itu dananya sumber dari mana, kemudian operasionalnya untuk apa saja. Nilainya terlalu besar. Kesan saya, RT jadi pembantunya Pak Bupati,” ujar calon wakil bupati Manokwari nomor ururt 2, Mugiyono melontarkan pertanyaan kepada BERBUDI.
Menanggapi itu, calon wakil bupati Manokwari nomor urut 2, Eddy Waluyo menjelaskan, RT adalah petugas pemerintah yang paling bawah dan selama ini diabaikan.
Dijelaskan Waluyo, anggaran Rp50 juta bukan sekedar insentif, tetapi dana operasional dengan harapan RT bisa menjalankan tugas secara maksimal di lingkungannya sesuai apa yang dibutuhkan masyarakatnya. Seperti, pelaksanaan posyandu dan melakukan pendataan penduduk.
“Selama ini RT tidak ada perhatian. Kita angkat harkat dan martabat untuk bekerja. Kalau macam-macam kita ganti. Pemberian operasional juga nanti ada petunjuk penggunaannya,” jelasnya.
Mengenai anggarannya, Waluyo menjelaskan bisa diambil dari APBD, dana bagi hasil, karena segala sesuatunya sudah diperhitungkan secara matang.
Waluyo menambahkan, jika memang anggaran pemerintah yang bersumber dari APBD tidak bisa, maka pemberian operasional RT bisa diambil dari biaya operasional bupati dan wakil bupati.
“Komitmen kami harus bisa memperhatikan rakyat yang paling kecil. Kalau memang tidak ada, biarlah ketika nanti kita terpilih operasional bupati dan wakil bupati kita bisa pakai untuk itu. Bupati, wakil bupati miskin tidak apa-apa yang penting rakyat di bawah bisa sejahtera,” pungkas Waluyo.
Calon bupati nomor urut 1, Bernard S. Boneftar menambahkan, dengan adanya pemberian operasional sama halnya memfungsikan RT karena merupakan ujung tombak dan menjadi bagian satu sistem pelayanan pemerintahan di bawah koordinasi kelurahan dan distrik.
Sementara itu, program HERO yang mendapatkan sorotan dari BERBUDI adalah program 100 hari kerja. Seperti, realisasi puluhan sumur bor, pengangkatan 1.000 pegawai negeri sipil.
BERBUDI pertanyaan program 100 hari tersebut bagaimana cara melaksanakannya, karena waktu untuk program tahun 2025 sudah harus diselesaikan dokumen perencanaannya sebelum pelantikan.
“Apakah mungkin itu bisa dilakukan karena aturan mengatur dan membatasi kita lakukan dengan cara lain di luar semua program yang kita tetapkan dalam dokumen anggaran. Kalau di luar itu maka kita melanggar peraturan,” tanya Bonefter kepada HERO.
Merespon hal itu, Hermus Indou menjelaskan, ada 10 item program kerja yang akan dilaksanakan dalam 100 hari kerja mereka setelah dilantik.
Sepuluh program 100 hari kerja HERO, yaitu penataan birokrasi, revitalisasi posyandu, revitalisasi pasar mama Papua, bantuan BBR, bantuan modal usaha, bantuan langsung tunai, pengangkatan ASN, penanganan sengketa pertanahan, ganti rugi tanah.
Hermus yakin, HERO dapat mengerjakan atau mengeksekusi semua program 100 kerja, karena sudah mengidentifikasi sesuai dengan kemampuan dan juga potensi yang dimiliki, sehingga mudah bagi HERO untuk memastikan bahwa eksekusi 10 program 100 hari kerja itu dapat dilakukan.
“Dengan kemampuan dan juga potensi yang kita miliki, kita pastikan bahwa 100 hari kerja pasaran HERO itu pasti terlaksana semuanya. Kalau tidak terlaksana silahkan pasangan BERBUDI bisa menyampaikan argumentasi atau protes kepada pasangan HERO,” jelas Hermus.
Mugiyono menambahkan, 10 program ini memang direncanakan dengan baik. Terlebih, kapasitas Hermus Indou saat ini selain sebagai calon bupati, Hermus Indou juga masih sebagai bupati Manokwari.
“Pak Hermus Indou bukan calon, tetapi bupati dan hari ini masih bisa membuat RAPBD 2025, sehingga bisa dimasukkan 10 program dalam 100 hari kerja dan dikerjakan,” jelas Mugiyono. [SDR-R4]
