Manokwari TP – Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Meyah Arfak, Musa Mandacan mengatakan, pihaknya sebenarnya tidak membatasi setiap program dan kebijakan pemerintah pusat ke daerah.
Sebab, kata Mandacan, tentunya program dari pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah sangatlah baik, dalam rangka kemajuan daerah terutama di wilayah Papua Barat.
Tetapi, tegas Mandacan, khususnya untuk rencana program transmigrasi nasional ke wilayah Papua. Tentu pihaknya dengan tegas menolak rencana program transmigrasi ke wilayah Papua khususnya di wilayah Papua Barat.
“Khusus program transmigrasi nasional ke wilayah Papua. Kami dengan tegas menolak program tersebut, sebab tanah kami akan habis dan bagaiaman nasip anak cucu kami kedepan,” tegas Mandacan kepada Tabura Pos di Kantor DAP Wilayah III Doberay, Manokwari, Jumat (1/11/2024).
Sekarang saja, lanjut Mandacan, tanah adat sudah mulai habis karena dirampas, maka atas nama ketua DAS dan Ketua Pokja Adat MRPB menolak tegas rencana program transmigrasi ke wilayah Papua.
“Sudah tidak ada lahan lain, tanah di Papua ini semuanya bertuan, kalau kita datangkan lain, maka lahan-lahan ini akan habis. Saya mendukung teman-teman lain yang memiliki pandang sama untuk menolak tegas program transmigrasi ke Papua,” kata Ketua Pokja Adat, MRPB.
Menurutnya, daerah Papua bukan butuh transmigrasi tetapi yang dibutuhkan di daerah adalah transfer pendidikan dan transfer kesehatan bagi generasi muda Papua.
“Kami butuh program pendidikan dan program kesehatan serta hak Otonomi Khusus (Otsus) harus dilepas ke kami untuk kelola. Jangan, datangkan manusia ke sini untuk menambah masalah sosial lagi,” tandas Mandacan.
Sesuai catatan Tabura Pos, Sekjen Komite Nasional Pemuda Papua (KNPP), Zamarias Horota juga menyampaikan hal yang sama yakni, dengan tegas menolak rencana pemerintah pusat mengirimkan transmigrasi ke wilayah Papua.
Menurutnya, secara demografis, program ini mempengaruhi jumlah, karakteristik, komposisi, struktur penduduk Papua. Sebab, perubahan kependudukan akan menimbulkan masalah sosial multidimensi, multikompleks, dan multipersepsi di kalangan masyarakat, pemerintah daerah dan pusat.
Program ini sejak awal menimbulkan pro kontra dengan berbagai motif, alasan, pertimbangan dan tujuan menyangkut manfaatnya bagi perbaikan Orang Asli Papua.
Lebih lanjut, kata Horota, persoalan utama adalah ketidaktepatan pendekatan, strategi, kebijakan, dan program sosial budaya, memantapkan integrasi sosial, interaksi sosial, dan keakraban jaringan sosial lintas ras, suku bangsa, dan etnik dalam masyarakat majemuk saat ini.
“Apa manfaat program transmigrasi bagi masyarakat Adat Papua sekarang? Fakta yang terjadi sekarang adalah daerah-daerah tujuan transmigrasi sejak era pra Pelita hingga Pelita VII (30) tahun tidak ada manfaatnya bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan khususnya bagi Masyarakat Adat di daerah itu,” tegas Horota.
Menurutnya, justru orang asli Papua kehilangan hak atas tanah adat mereka yang diambil alih oleh pemerintah pusat melalui izin-izin usaha perkebunan oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
Dimana izin-izin usaha dari pemerintah pusat dikeluarkan secara sepihak tanpa adanya suatu kesepakatan perjanjian dan pelepasan tanah adat dan tidak ada ganti rugi atas tanah-tanah adat.
Fakta hari ini semua warga transmigran di tanah Papua yang diberikan modal tanah, rumah, alat kerja, sekarang merekalah yang makmur dan masyarakat asli pemilik tanah adat tetap miskin.
“Bagi saya program transmigrasi nasional sebagai ‘Kolonisasi’, Jawanisasi, Islamisasi, Imperialisme Budaya, Militerisasi dan Alienasi Tanah seperti apa yang dikatakan oleh Prof. Dr Ikrar Nusa Bhakti,” tutup Horota yang juga Sekretaris DAP Wilayah III Doberay. [FSM-R5]
