Manokwari, TP – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat dalam waktu dekat akan memanggil pihak Dinas Pendidikan Maokwari untuk dimintai klarifikasi terkait informasi adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) di sejumlah sekolah di wilayah Manokwari.
Hal itu dikatakan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, Muhammad Syarifuddin kepada wartawan di Sowi Indah, Manokwari, Selasa (05/11).
Kajati menerangkan bahwa disamping penegakkan hukum pihaknya juga memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan degan mendorong pemerintah untuk lebih baik lagi dalam hal penyelenggaraan pendidikan di Papua Barat khususnya di Manokwari.
Menurunya, terkait dengan penyelenggaraan pendidikan memang masih banyak yang perlu diperhatikan, salah satunya masalah biaya agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.
Kajati mengaku, terkait biaya pendidikan pihaknya sudah mendengar informais adanya dugaan Pungli yang dilakukan oleh sejumlah sekolah, sehingga pihaknya akan melakukan monitoring.
“Dalam waktu dekat Kadis Pendidikan akan kita suruh kekantor karena saya dengar ada isu-isu Pungli itu. Biar dulu Pemda yang mengurus sebelum saya turun, saya hanya kasih warning jangan sampai ada Pungli,” terangnya.
Kajati menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau terkait hal tersebut dengan memerintahkan seluruh Kejaksaan dijajaran untuk menelusuri jika ada informasi Pungli bisa ditindak sesuai ketentuan.
“Masa sekelas Yayasan bisa kasih sekolah gratis sementara pemerintah tidak bisa mengurus begitu saja. Kami ingin agar anak-anak di Papua tersentuh pendidikan kita ingin mereka lebih maju sebagai generasi yang akan meneruskan cita-cita bangsa,” tegasnya.
Disnggung soal pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua dalam konteks pendidikan, Kajati mengaku pihaknya tidak bisa mengatur karena itu ranah pemerintah. Namun menurutnya, seharusnya dana Otsus dari pusat kedaerah sudah lebih dari cukup.
“Kita tahu di Indonesia ada dua daerah yang terima Otsus yakni, Aceh dan Papua. Saya sering bicara dengan pejabat pemda, ada masalah apa kenapa Aceh bisa berkembang cepat melalui dana Otsus memberdayakan daerah dan masyarakatnya dari pada di Papua, kalau perlu study banding kesana,” ungkapnya.
“Saya rasa dana APBN yang sudah dialokasikan sebanyak 20 persen bisa membackup dunia pendidikan anak-anak pasti tertampung semua. Kita harap Presiden Prabowo bisa lebih baik karena beliau juga sangat peduli dengan masyarakat,” tambahnya. [AND-R6]
