Manokwari, TP – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat menggelar kegiatan In House Training (IHT) bersinergi dengan pemerintah provinsi Papua Barat dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mewujudkan good corporate governance, bertempat di Swisbelhotel Manokwari, Selasa (03/12).
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat, Muhammad Syarifuddin menyampaikan, Bidang Datun memegang peran sangat penting bagi kemajuan pembangunan khususnya bagi provinsi Papua Barat.
Bidang Datun merupakan satu-satunya bidang pada Kejaksaan RI yang diberi kewenangan untuk melakukan mitigasi atau pencegahan terhadap resiko terjadinya kerugiaan keuangan negara.
Kejaksaan berupaya agar keuangan negara tidak bocor sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan semaksimal mungkin dan pembenahan terhadap tata kelola pemerintahan serta sektor-sektor BUMN dan BUMD.
Disamping melakukan kegiatan mitigasi, Bidang Datun juga mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum misalnya membubarkan suatu PT, yayasan, membatalkan suatu perkawinan yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk pendampingan hukum.
“Sebenarnya masih banyak lagi tugas-tugas Datun yang lebih strategis,” ungkapnya.
Pj. Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere mengaku menyambut baik dan menyampaikan apresiasi kepada Kejati Papua Barat yang telah melaksanakan kegiatan tersebut.
Dijelaskanya bahwa tata kelola pemerintahan yang baik mengacu pada proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.
Tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, efesiensi, penegakkan hukum, keadilan dan pemberantasan korupsi yang apabila dilaksanakan dapat mewujudkan good govonance.
Strategi untuk membangun good governance terletak pada kepemimpinan dan integritas, evaluasi dan pembelajaran serta akses ke informasi sederhana dan visi strategis.
Menurutnya, pemerintah provnsi Papua Barat saat ini dihadapkan oleh berbagai tantangan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan dengan berbagai tantangan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan dengan berbagai masalah yang harus diselesaikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan konflik bagi masyarakat dan pemerintah.
Dengan melihat kondisi yang ada dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik menuju good governance maka pemerintah provinsi dalam perwujudan pelaksanaan strategis good governance dengan komitmen pemerintah daerah salah satunya membangun sinergitas pemerintah provinsi Papua Barat melalui penandatanganan Mou antara pemerintah provinsi Papua Barat yang telah berjalan kurang lebih satu tahun.
“Pemerintah provinsi Papua Barat terus berkomunikasi dengan Kejati Papua Barat khususnya bidang Datun terkait pendampingan, pembinaan bagi pemerintah provinsi Papua Barat maupun perangkat daerah bahkan ASN baik dalam hal pemberian bantuan hukum ligitasi dan non litigasi,” ungkapnya.
Temongmere kembali mengungkapkan, bahwa saat ini ada beberapa gugatan perdata yang dihadapi oleh pemerintah provinsi Papua Barat dintaranya, gugatan tanah rumah jabatan Susweni, UPT Dinas Kelautan Perikanan yaitu kantor pangkalan pendaratan ikan (PPI), UPT Dinas Tanaman pangan Holtikultura yaitu balai induk palawija holtikultura (BBI Masni) yang telah ditangani secara profesional oleh Jaksa pengacara negara bersama Biro Hukumpemrintah provinsi Papua Barat.
Berdasakan hal tersebut maka sangat penting adanya peran jaksa pengacara negara dalam pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pendapingan hukum bagi pemerintah provinsi Papua Baratuntuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka perwujudan good governance.
“Jadi pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi bukan hanya diberikan bagi perangkat daerah pada pemerintah provinsi Papua Barat tetapi juga pada BUMN dan BUMD,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Panitia Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Papua Barat, Rachmad Surya Lubis menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan bertujuan dalam rangka peningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta BUMN dan BUMD di provinsi Papua Barat untuk mewujudkan good coporate governance.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan Bidang Datun Kejati Papua Barat yang selama ini dilaksanakan di wilayah provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
“Harapan kami melalui kegiatan ini, instansi pemerintah, maupun BUMN dan BUMD dapat mengenal tugas dan fungsi bidang datun khususnya di Kejati Papua Barat,” harapnya. [AND-R6]
