Manokwari, TP – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Papua Barat, Legius Wanimbo mengatakan, dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2025 pihaknya mengacu pada program pemberdayaan masyarakat dan kampung, tentunya hal ini menjadi prioritas.
Tentunya, kata Wanimbo, dalam penyusunan program kegiatan tahun 2025, pihaknya telah menindaklanjuti arahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Papua Barat, tetapi juga penyesuaian program prioritas presiden melalui menteri keuangan dan badan perencanaan pembangunan nasional (Bappenas) serta lembaga terkait.
“Program prioritas nasional yang kami maksudkan diantaranya, program ketahanan pangan, program pencegahan korupsi dan program strategis nasional lainnya,” kata Wanimbo kepada Tabura Pos usai melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR Papua Barat, belum lama ini.
Dikatakan Wanimbo, sebagai dinas yang juga melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan bagi pemerintah kabupaten (Pemkab) terkait dana desa/kampung dan kegiatan lainnya, maka imput kegiatan tahun 2025 sudah mengacu kesitu sesuai arahan kebijakan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat.
“Sesuai pagu anggaran tahun 2025 yang diberikan kepada kami, sudah kami imput kegiatan program terkait pemberdayaan masyarakat kampung. Lebih utamanya terkait dengan peningkatan kapasitas bagi aparatur kampung, lembaga kampung tetapi juga penanganan fasilitasi sarana dan prasarana kampung,” terang Wanimbo.
Lebih lanjut, kata Wanimbo, semua sarana dan prasarana yang berada di kampung menjadi perhatian bagi pihaknya, baik sarana dan prasarana, masyarakat, aparatnya, dasar wisma, karang taruna serta pemberdayaan pengusaha asli Papua, termasuk rencana pembangunan kampung adat.
Disamping itu, kata Wanimbo, pihaknya mengusulkan terkait bantuan hibah dan bantuan sosial sesuai pergub dengan harapan ada kehadiran gubernur di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan solusi.
“Selain prioritas dan operasional kantor seperti biasa, program-program yang disebutkan telah diimput dalam program kegiatan tahun 2025,” ujarnya seraya menyampaikan apresiasi kepada DPR Papua Barat yang telah menyampaikan tanggapan positif terhadap program-program DPMK Papua Barat.
“Sesuai tanggapan Komisi II DPR Papua Barat bahwa, program kegiatan yang telah disusun oleh DPMK Papua Barat memberikan Solusi bagi persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat di kampung, tentunya ini kami mengapresiasinya,” tandas Wanimbo. [FSM-R5]
